Bawaslu Tulang Bawang Komitmen Awsai Pemutakhiran Data Keanggotaan Secara Cermat

Tulang Bawang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen mengawal pemutakhiran data keanggotaan partai dilakukan secara cermat, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (08/09).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang tersebut dihadiri Ketua KPU Tulang Bawang bersama jajaran Anggota KPU, Ketua DPD Golkar Tulang Bawang Aris Pratama Hanan, pengurus dan kader Golkar se-Kabupaten Tulang Bawang, serta Ketua Bawaslu Tulang Bawang Inda Fiska Mahendro bersama Anggota Bawaslu A. Rachmat Lihusnu.

Ketua Bawaslu Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, mengingatkan bahwa ketelitian dalam proses penginputan data juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh partai politik.

“Pada saat input data keanggotaan perlu diperhatikan agar tidak terjadi misdokumen dan harus sesuai fakta di lapangan,” ujar Inda.

Ia menambahkan, proses pemutakhiran juga harus memastikan tidak ada anggota partai maupun masyarakat yang merasa namanya tercatut dalam data keanggotaan. Karena itu, ketepatan dan kesesuaian data menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas administrasi kepartaian.

Ketua DPD Golkar Tulang Bawang, Aris Pratama Hanan, mengatakan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam mewujudkan administrasi partai yang tertib dan sesuai ketentuan.

“Partai Golkar memastikan data keanggotaan yang dimutakhirkan dengan cermat dan otentik. Komunikasi dan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu terus terjalin dengan baik,” ujar Aris.

Ia menambahkan, apabila dalam proses pemutakhiran terdapat data yang perlu diperbaiki, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu.

Sementara itu, kehadiran Bawaslu menjadi bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran data partai politik berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.