Inda Fiska Mahendro: Akuntabilitas dan Transparansi Kunci Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan

Bandar Lampung — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menghadiri Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, pada 25–27 Januari 2025.

Rakor ini bertujuan untuk memberikan arahan, pembinaan, dan pendampingan teknis kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan hibah Pilkada dapat terlaksana dengan tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Tulang Bawang Inda Fiska Mahendro menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang baik sebagai bagian dari komitmen lembaga pengawas pemilu dalam menjaga kepercayaan publik.

“Pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas keuangan adalah wujud tanggung jawab moral dan kelembagaan kita kepada publik,” ujar Inda disela-sela mengikuti kegiatan tersebut, Sabtu (25/01).

Ia menambahkan bahwa kegiatan pendampingan seperti ini menjadi ruang strategis bagi jajaran sekretariat Bawaslu untuk memperkuat pemahaman terhadap mekanisme pelaporan keuangan, sehingga tidak ada kesalahan administratif yang berpotensi menghambat proses audit dan pelaporan.

“Kami berharap hasil dari rakor ini bisa memperkuat sinergi antara Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota dalam memastikan tertib administrasi, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah Pilkada 2024 dan 2025,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh para Ketua dan Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan BPKP Perwakilan Lampung.