Ikuti Kickoff Ngabuburit Pengawasan 2026, Bawaslu Tulang Bawang: Spirit Kelembagaan dan Partisipasi Publik

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti dan menyaksikan secara daring kegiatan Kickoff Ngabuburit Pengawasan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Senin (23/02). Kegiatan tersebut menjadi momentum awal penguatan pengawasan partisipatif menjelang tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang ditandai dengan pemukulan beduk sebagai simbol dimulainya rangkaian Ngabuburit Pengawasan. Prosesi pembukaan turut didampingi oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti dan Totok Haryono. Kegiatan ini disiarkan secara daring dan diikuti oleh jajaran Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Kickoff Ngabuburit Pengawasan Tahun 2026 tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga ruang konsolidasi nasional dalam memperkuat spirit kelembagaan Bawaslu. Melalui pendekatan dialogis yang dikemas dalam suasana Ramadan, Bawaslu RI mendorong penguatan nilai integritas, profesionalitas, serta pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai Ngabuburit Pengawasan menjadi sarana refleksi sekaligus penguatan komitmen kelembagaan dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kegiatan ini bukan hanya seremoni pembuka, tetapi pengingat bahwa pengawasan pemilu adalah tanggung jawab kolektif. Momentum Ramadan menjadi ruang untuk memperkuat integritas, etika, dan komitmen pengawasan yang berkeadilan,” ujar Inda.

Ia menambahkan bahwa penguatan spirit kelembagaan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di jajaran pengawas, agar mampu menjawab tantangan dinamika politik dan perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menegaskan bahwa Ngabuburit Pengawasan menjadi strategi efektif dalam memperluas partisipasi publik.

“Ngabuburit Pengawasan adalah pendekatan yang humanis dan inklusif. Melalui forum seperti ini, Bawaslu membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan literasi kepemiluan dan kesadaran hukum,” jelas Desi.

Menurutnya, pencegahan pelanggaran pemilu harus dimulai dari penguatan pemahaman masyarakat terhadap aturan dan mekanisme pengawasan. Dengan partisipasi aktif publik, potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak dini.

“Kami di daerah akan menindaklanjuti semangat ini dengan memperluas sosialisasi dan edukasi kepemiluan, khususnya kepada pemilih pemula dan komunitas masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, A. Rachmat Lihusnu, menilai kegiatan tersebut juga mempertegas pentingnya kesiapan aspek penegakan hukum.

“Semangat pengawasan harus sejalan dengan kesiapan dalam menangani pelanggaran dan sengketa secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kepastian hukum menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” tegas Rachmat.

Ia menyebutkan bahwa penguatan koordinasi antarlevel Bawaslu menjadi kunci dalam memastikan setiap laporan atau temuan dapat ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui forum nasional seperti ini, kami mendapatkan arahan dan penyelarasan kebijakan sehingga implementasi di daerah tetap berada dalam koridor hukum yang sama,” lanjutnya.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam Kickoff Ngabuburit Pengawasan 2026 menjadi wujud komitmen dalam mendukung program Bawaslu RI. Dengan semangat kolaboratif dan penguatan nilai kelembagaan, Bawaslu Tulang Bawang bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan yang profesional, partisipatif, dan berintegritas.

Melalui momentum ini, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berharap pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas lembaga semata, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.