DKPP Lantik TPD Unsur KPU 2025–2026, Bawaslu Tulang Bawang Dukung Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu

Jakarta - Tulang Bawang — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi melantik Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2025–2026 dalam kegiatan Pelantikan dan Pembekalan TPD yang diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (06/11). Pelantikan ini menjadi bagian penting dari upaya DKPP dalam memperkuat sistem penegakan kode etik penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, sekaligus menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Dua nama yang resmi dilantik dari unsur KPU Provinsi Lampung adalah Angga Lazuardy, S.E. dan Ahmad Zamroni, S.Sos., M.Hum., yang akan bertugas bersama unsur Bawaslu dan unsur masyarakat dalam menangani perkara etik penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menyampaikan apresiasi dan harapan atas pelantikan tersebut. Menurutnya, kehadiran unsur KPU dalam struktur TPD menjadi wujud kolaborasi kelembagaan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

“Pelantikan TPD unsur KPU oleh DKPP bukan hanya seremonial, melainkan penguatan terhadap nilai kolaboratif antarlembaga penyelenggara pemilu. Kami di Bawaslu Tulang Bawang melihat ini sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola demokrasi yang bermartabat,” ujar Inda di Kantor Bawaslu Tulang Bawang, Kamis (06/11).

Inda menambahkan bahwa peran Tim Pemeriksa Daerah sangat strategis, karena menjadi ujung tombak DKPP dalam memastikan setiap penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, transparan, dan beretika.

“Dengan adanya unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat di dalam TPD, maka sistem pengawasan etik semakin lengkap. Ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu bukan sekadar tanggung jawab lembaga, tetapi juga tanggung jawab moral bersama untuk menjaga keadilan dan kejujuran demokrasi,” imbuhnya.

Melalui kegiatan pelantikan dan pembekalan ini, DKPP menegaskan komitmennya untuk memperkuat mekanisme etik di daerah serta mendorong sinergi antarpenyelenggara pemilu guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan dipercaya masyarakat.