Bawaslu Tulang Bawang Awasi Rapat Pleno PDPB, Pastikan Akurasi dan Transparansi Data Pemilih

Tulang Bawang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan akurat dan sesuai ketentuan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Anggota Bawaslu Tulang Bawang, Desi Triyana, dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang, Kamis (02/10).

Dalam forum pleno tersebut, Desi menyampaikan sejumlah catatan penting hasil pengawasan terhadap proses Pencocokan Terbatas (Coktas) yang dilakukan KPU Tulang Bawang. Ia menyoroti data pemilih hasil turunan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui KPU RI sebanyak 275 data pemilih, serta meminta kejelasan terkait progres verifikasi dan sejauh mana data tersebut telah tercoktas.

“Kami ingin memastikan seluruh proses verifikasi berjalan akurat dan sesuai prosedur, agar tidak ada data yang tertinggal ataupun ganda. Kejelasan progres ini penting untuk menjaga validitas daftar pemilih,” ujar Desi.

Selain itu, Bawaslu juga memberikan perhatian terhadap data anggota TNI/Polri yang telah pensiun, agar segera diakomodir kembali sebagai pemilih baru karena telah kembali berstatus warga sipil yang memiliki hak pilih.

Sebaliknya, Bawaslu juga menyoroti data warga sipil yang kini beralih status menjadi anggota TNI/Polri aktif, yang menurut regulasi harus segera dihapus dari daftar pemilih tetap (DPT).

“Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih harus terdaftar, sementara yang tidak memenuhi syarat perlu segera dicoret. Ini adalah bagian dari menjaga integritas dan kredibilitas data pemilih,” tegas Desi yang akrab disapa Mpok Desi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Bawaslu Tulang Bawang akan terus konsisten melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan), sebagai langkah preventif agar Pemilu dan Pilkada mendatang berlangsung demokratis, inklusif, serta menjamin hak pilih warga yang memenuhi syarat.

“Validitas data pemilih merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Kami akan terus mengawal agar hak setiap warga benar-benar terjamin,” pungkasnya.