Bawaslu Lampung Gelar Sosialisasi Perbawaslu 6 Tahun 2023
|
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) - Lahirnya Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 menjadi landasan hukum baru bagi Bawaslu dalam melaksanakan Advokasi Hukum. Hal ini disampaikan oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Lampung Suheri pada kegiatan Sosialisasi Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang layanan advokasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Bandar Lampung (29/09).
Pada kesempatan tersebut, Suheri yang merupakan PIC pada tahapan pencalonan juga membahas terkait akan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) bakal calon anggota DPRD, Suheri meminta kepada seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan melekat di KPU Kabupaten/Kota masing-masing terkait penyerahan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota batas akhir pada tanggal 3 Oktober 2023 hingga pukul 23.59 WIB.
"Bawaslu Kabupaten/Kota selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mengawasi proses penyerahan dokumen persyaratan ini, serta memastikan bahwa semua syarat yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku." ujar Suheri.
Turut hadir sebagai peserta pada kegiatan tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Desi Triyana mengatakan Bawaslu Tulang Bawang telah melaksanakan iventarisasi terhadap potensi-potensi yang akan terjadi pada penetapan DCT.
"Kami bersama Panwaslu Kecamatan telah melakukan identifikasi potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi pada tahapan penetapan DCT DPRD kabupaten Tulang Bawang, kerja kami mengutamakan pencegahan agar berjalannya tahapan pemilu kondusif dan aman sesui dengan harapan kita." ungkap Desi.
Kegiatan sosialisasi peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2023 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung selama 3 hari dan diikuti oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota koordinator divisi hukum serta satu orang staff yang membidangi divisi hukum. (Humas/BAP)
