Bawaslu Bangun Posko Pengaduan Pencatutan Nama
|
Menggala-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengintruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat, mengenai penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik (parpol). Intruksi pembentukan posko tersebut dikeluarkan oleh Bawaslu melalui Intruksi Ketua Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat tanggal 11 Agustus 2022. Bawaslu juga menghimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian/lembaga dan anggota TNI/Polri untuk memeriksa nama dan nomor induk kependudukan (NIK)-nya.
Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Desi Triyana menjelaskan, tujuan didirikannya posko aduan tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024. Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
"Hal tersebut bertujuan untuk memastikan data yang bersangkutan tidak dicatut sebagai anggota atau pengurus yang didaftarkan parpol di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Adapun pencatutan nama warga sebagai anggota atau kepengurusan parpol merupakan pelanggaran pemilu yang pada ujungnya berpotensi menyebabkan sengketa proses pemilu," jelas Desi.
Lebih lanjut, beberapa syarat bagi sebuah parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu di antaranya adalah memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol.
"Sejumlah persyaratan tersebut diharapkan tidak membuat adanya pencatutan nama warga yang tidak menjadi anggota maupun pengurus parpol. Sahabat Bawaslu segera lapora ke Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang jika nama atau data pribadi dicatut menjadi pengurus atau anggota partai politik tanpa seizing atau sepengetahuan sahabat Bawaslu,” pungkas Desi.
Selain itu, melalui surat bernomor 012/PM.00.02/K.LA-09/08/2022, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan tidak adanya pencantuman nama pejabat atau pegawai di instansinya terkait sebagai anggota atau pengurus parpol. Jika kemudian ditemukan nama yang seharusnya tidak terdaftar, yang bersangkutan dapat melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. (BAP/Humas)
