Rapat Persiapan P2P, Perkuat Peran Masyarakat dalam Demokrasi

Tulang Bawang — Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung secara daring, Rabu (10/06).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta sekretariat se-Provinsi Lampung. Rapat dilaksanakan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 yang menjadi salah satu program prioritas Bawaslu dalam membangun budaya pengawasan partisipatif.

Dalam arahannya, Hamid Badrul Munir menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Bawaslu untuk menyukseskan program tersebut guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan demokrasi.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menyampaikan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan wadah yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dalam setiap proses demokrasi.

“Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, masyarakat diberikan ruang untuk memahami nilai-nilai demokrasi, mengenali potensi pelanggaran, serta berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu dan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat pula kualitas pengawasan yang dapat dilakukan,” ujar Desi.

Menurutnya, pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, program P2P menjadi langkah strategis untuk menciptakan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen mendukung pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.