Puadi: IKU Instrumen Sistem Kerja Berdampak Bagi Masyarakat

Tulang Bawang — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadi menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak boleh dimaknai hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan harus menjadi sistem kerja yang mampu menghasilkan kinerja yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring, Jumat (24/07). Kegiatan tersebut diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai bagian dari implementasi penyusunan IKU Tahun 2026.

Menurut Puadi, keberhasilan suatu lembaga tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi oleh sejauh mana program dan kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung penguatan demokrasi.

"Keberhasilan kinerja bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. IKU memiliki peran strategis sebagai arah kerja yang terukur dan tidak boleh dimaknai hanya sebagai pelaporan administratif, melainkan sebagai sistem kerja yang efektif," ujar Puadi.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan IKU harus menjadi pedoman bagi setiap anggota Bawaslu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja secara objektif dan terukur. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan mampu memberikan nilai tambah bagi kelembagaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Puadi berharap implementasi IKU dapat mendorong budaya kerja yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil sehingga Bawaslu semakin mampu menghadirkan pengawasan pemilu yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan demokrasi Indonesia.