Perkuat Tata Kelola Sekretariat, Bawaslu Tulang Bawang Ikuti Pembinaan dan Evaluasi Sekretariat

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti Rapat Pembinaan dan Evaluasi Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring, Senin (27/07). Kegiatan tersebut diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai upaya memperkuat koordinasi, pembinaan, serta percepatan penyampaian kebijakan di lingkungan sekretariat Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang diwakili oleh Koordinator Sekretariat Mohd. Kausar Sangjaya bersama Riky Arya Putra dan Ivan Kurniawan.

Rapat dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Dalam arahannya, Ferdinand menekankan pentingnya peningkatan kompetensi seluruh pegawai Bawaslu sebagai modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran menjaga ketertiban dan kedisiplinan kerja, termasuk dalam penerapan kebijakan Work From Home (WFH).

Menurut Ferdinand, kebijakan WFH harus dimanfaatkan untuk tetap menghasilkan kinerja yang optimal, bukan dipahami sebagai waktu libur. Selain itu, ia mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, nyaman, dan produktif.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Mohd. Kausar Sangjaya, menyampaikan bahwa pembinaan dan evaluasi yang dilakukan Bawaslu RI menjadi pedoman penting bagi sekretariat dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan kelembagaan.

"Arahan yang disampaikan Bawaslu RI menjadi pengingat bahwa peningkatan kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme harus terus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas. Kebijakan WFH harus dimaknai sebagai pola kerja yang fleksibel namun tetap produktif, sehingga pelayanan dan dukungan terhadap tugas-tugas pengawasan tetap berjalan optimal," ujar Kausar.

Ia berharap seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, serta membangun budaya kerja yang disiplin, harmonis, dan berorientasi pada kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan demokrasi secara profesional dan akuntabel.