Penguatan Kompetensi PPK, Bawaslu Tulang Bawang Ikuti PJJ Kemenkeu

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti Pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, secara daring, Selasa (28/07).

Pelatihan dilaksanakan selama tujuh hari, mulai 28 Juli hingga 3 Agustus 2026, dengan metode synchronous tatap muka daring dan synchronous non tatap muka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen agar mampu mengelola pelaksanaan anggaran secara profesional, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menugaskan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Raddyar Eldwardo, sebagai peserta dalam pelatihan tersebut.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Mohd. Kausar Sangjaya, mengatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pelatihan ini menjadi investasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara. Kami berharap peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan baik, memahami setiap materi yang diberikan, serta mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan kompetensi yang semakin baik, pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu akan semakin profesional, efektif, transparan, dan akuntabel," ujar Kausar.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang akan terus mendorong pegawai untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat tata kelola keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.