Hamid Badrul Munir: Sinergi Jajaran Bawaslu Kunci Sukses Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026

Tulang Bawang — Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Bawaslu dalam menyukseskan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Provinsi Lampung.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Lampung secara daring, Rabu (10/06), dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta sekretariat se-Provinsi Lampung, termasuk Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.

Menurut Hamid, Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan salah satu program strategis Bawaslu dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu dan demokrasi. Program ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawal jalannya proses demokrasi yang berintegritas.

“Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan instrumen penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Bawaslu agar tujuan peningkatan partisipasi masyarakat dapat tercapai secara optimal,” ujar Hamid.

Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan persiapan harus dilakukan secara matang, mulai dari penyusunan materi pembelajaran, kesiapan narasumber, metode penyampaian materi, hingga aspek teknis pelaksanaan kegiatan. Persiapan yang baik dinilai akan menentukan efektivitas program dalam membentuk masyarakat yang sadar dan peduli terhadap pengawasan demokrasi.

Hamid juga mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat menjangkau berbagai elemen masyarakat, sehingga semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah potensi pelanggaran pemilu.

Melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026, Bawaslu Provinsi Lampung berharap dapat memperkuat budaya pengawasan partisipatif dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.