Bawaslu Tulang Bawang Matangkan Agenda Pengawasan dan Kinerja Melalui Pleno Mingguan

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan rapat pleno mingguan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (24/06). Rapat membahas perkembangan program kerja, agenda pengawasan non-tahapan, serta penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menegaskan bahwa komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab seluruh jajaran menjadi faktor penting dalam mencapai target kinerja lembaga.

“Komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab seluruh jajaran menjadi kunci dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Setiap divisi memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung keberhasilan lembaga,” ujar Inda.

Dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menyampaikan bahwa kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) secara tatap muka masih berlangsung. Setelah kegiatan tersebut selesai, Bawaslu akan mempersiapkan pengawasan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, A. Rachmat Lihusnu, melaporkan perkembangan pengawasan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Tulang Bawang sebagai bagian dari upaya pengawasan administrasi kepemiluan secara berkelanjutan.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Mohd. Kausar Sangjaya, menyampaikan tindak lanjut Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 17 Tahun 2026 terkait penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dengan pola tiga hari Work From Office (WFO) dan dua hari Work From Anywhere (WFA).

“Sekretariat akan melakukan penyesuaian jadwal kerja sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memastikan pelayanan, koordinasi, dan pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan secara optimal dan kondusif,” kata Kausar.

Melalui rapat pleno mingguan ini, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terus memperkuat koordinasi internal guna memastikan seluruh agenda pengawasan dan program kelembagaan dapat berjalan secara efektif dan terukur.