Bawaslu Tulang Bawang Ikuti Evaluasi Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada 2024

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti rapat pembahasan evaluasi atas pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Lampung secara daring, Rabu (08/07). Kegiatan tersebut diikuti seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Rapat bertujuan mengevaluasi penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah agar sesuai dengan ketentuan serta menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan mendatang.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, menekankan pentingnya mengoptimalkan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada Tahun 2024. Menurutnya, penyelesaian administrasi yang baik merupakan bagian dari kesiapan Bawaslu dalam menghadapi tahapan Pemilu berikutnya. Ia juga mengajak seluruh jajaran membangun kerja kolektif dan semangat gotong royong agar proses penyelesaian laporan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmat Sutiono, mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga akuntabilitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Mohd. Kausar Sangjaya, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi yang disampaikan dalam rapat tersebut.

"Kami berkomitmen menyusun laporan pertanggungjawaban dana hibah secara tertib, akurat, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh proses administrasi diselesaikan dengan baik sekaligus menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada tahapan pemilu yang akan datang," ujar Kausar.

Ia menambahkan, koordinasi dan kerja sama seluruh jajaran sekretariat menjadi kunci agar penyelesaian laporan dapat berjalan tepat waktu dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.