Abdul Rahman Mansyur: SKP PPPK Harus Berbasis Hasil Kerja Nyata

Tulang Bawang – Kepala Bagian Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abdul Rahman Mansyur, menekankan pentingnya penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang presisi, terukur, dan berbasis hasil kerja nyata.

Hal tersebut disampaikan Abdul Rahman saat membuka kegiatan Klinik JF Vol. 5: Sasaran Kinerja Pegawai PPPK dan Disparitas Sasaran Kinerja Pegawai PPPK yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu RI, Kamis (10/09).

Menurut Abdul Rahman, penyusunan SKP menjadi bagian penting dalam membangun profesionalisme dan akuntabilitas aparatur sekaligus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

“Penyusunan instrumen SKP harus dilakukan secara presisi, terukur, dan berbasis hasil kerja nyata guna mendukung profesionalisme, akuntabilitas, serta reformasi birokrasi di lingkungan pengawas pemilu,” tegas Abdul Rahman.

Ia juga menjelaskan bahwa capaian kinerja PPPK tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi akan dipantau secara berkala melalui sistem e-Kinerja.

“Capaian SKP yang dipantau berkala lewat sistem e-Kinerja akan menjadi dasar penentu pemberian tunjangan sekaligus instrumen utama dalam evaluasi perpanjangan kontrak kerja PPPK,” jelasnya.

Abdul Rahman menilai pemantauan kinerja secara berkala diperlukan untuk memastikan setiap aparatur mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan Klinik JF Vol. 5 diikuti jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia sebagai bagian dari asistensi berkelanjutan untuk mengurangi disparitas sasaran kinerja PPPK serta mewujudkan standar kompetensi dan penilaian yang lebih seragam.