Totok Hariyono: Konsolidasi Demokrasi Kerja Nyata Bawaslu di Masa Nontahapan

Tulang Bawang — Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi harus menjadi kerja nyata jajaran Bawaslu di seluruh tingkatan, khususnya pada masa di luar tahapan pemilu.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Pembahasan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi yang diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kamis (30/04).

Dalam arahannya, Totok Hariyono menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian penting dari tugas kelembagaan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagai bentuk kehadiran Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Konsolidasi demokrasi bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi kerja nyata yang memberikan dampak langsung bagi penguatan demokrasi di masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan konsolidasi demokrasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026, yang menekankan pentingnya optimalisasi kinerja jajaran di masa nontahapan.

“Masa nontahapan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat peran Bawaslu dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Totok Hariyono mengungkapkan bahwa Bawaslu RI telah menghadirkan inovasi berupa aplikasi khusus untuk memantau pelaksanaan konsolidasi demokrasi di tingkat daerah.

“Aplikasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh kegiatan konsolidasi terdokumentasi dengan baik serta dapat diukur secara jelas,” tambahnya.

Menurutnya, aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melihat kualitas dan substansi kegiatan yang dilaksanakan.

“Kami ingin memastikan bahwa konsolidasi yang dilakukan tidak hanya tercatat, tetapi juga memiliki substansi yang kuat dan berdampak,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pelaporan kinerja Bawaslu di seluruh tingkatan.

“Melalui sistem pelaporan yang terintegrasi, kita dapat menunjukkan kinerja secara terbuka dan akuntabel kepada publik,” tutupnya.

Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu dapat semakin memperkuat pelaksanaan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.