Sosialisasi Renstra Bawaslu Tekankan Keselarasan Program, Anggaran, dan Target Kinerja

Tulang Bawang - Keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal tersebut menjadi perhatian dalam sosialisasi Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/10).

Kegiatan tersebut diikuti Bawaslu Provinsi serta Bawaslu dan Panwaslih Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk menyamakan pemahaman mengenai pedoman penyusunan Renstra di seluruh tingkatan organisasi.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengikuti kegiatan melalui perwakilan Ketua Bawaslu Inda Fiska Mahendro, Koordinator Sekretariat Mohd. Kausar Sangjaya, serta staf Subbagian Administrasi Raddyar Eldwardo dan Apri Mashur.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI, Yuda Setiawan, menekankan bahwa Renstra harus menjadi fondasi bagi akuntabilitas kerja dan inovasi kelembagaan. Ia menjelaskan bahwa perencanaan strategis perlu mendukung prioritas nasional, termasuk peningkatan kualitas pengawasan pemilu dan perlindungan hak politik warga negara.

“Renstra menjadi fondasi sistem akuntabilitas kerja, inovasi dan perencanaan yang selaras dengan program nasional serta menghasilkan evaluasi kinerja yang akuntabel,” ujar Yuda.

Sejalan dengan hal tersebut, Inda Fiska Mahendro menilai bahwa setiap program perlu dirancang dengan sasaran dan indikator yang terukur. Menurutnya, kejelasan target akan memudahkan jajaran dalam menilai pencapaian program serta menentukan langkah perbaikan.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Mohd. Kausar Sangjaya, menyebut perencanaan yang baik perlu menghubungkan program, kegiatan, anggaran, dan target kinerja dalam satu arah. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan perencanaan berikutnya.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran yang terukur, terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian sasaran kelembagaan.