Menuju UKM, La Bayoni Tegaskan Penguatan SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Tulang Bawang - Deputi Bidang Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, La Bayoni, membuka kegiatan Persiapan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan pada 139 Unit Kerja Mandiri Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (16/10). Kegiatan ini membahas kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang profesional serta akuntabel.

Kegiatan tersebut diikuti 139 sekretariat Bawaslu kabupaten/kota yang diundang dari seluruh Indonesia. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang turut hadir melalui Koordinator Sekretariat Mohd. Kausar Sangjaya bersama staf Laila Fatimatul Inayah.

Persiapan sertifikasi menjadi bagian dari upaya memastikan pejabat yang menjalankan fungsi perbendaharaan memiliki kompetensi sesuai tanggung jawabnya. Posisi yang menjadi perhatian mencakup Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, serta operator RKA-K/L.

Draf pernyataan La Bayoni untuk dikonfirmasi: “Sertifikasi pejabat perbendaharaan merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Setiap unit kerja perlu mempersiapkan personel yang memenuhi kompetensi agar pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.”

Pembahasan tersebut juga relevan bagi sekretariat Bawaslu kabupaten/kota yang sedang mempersiapkan diri menuju UKM. Ketersediaan pejabat dengan kompetensi yang sesuai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan anggaran, serta pertanggungjawaban belanja organisasi.

Dalam kegiatan itu, Bawaslu Tulang Bawang menyampaikan kesiapan menyiapkan personel untuk mengikuti proses sertifikasi. Koordinator Sekretariat Mohd. Kausar Sangjaya menjelaskan bahwa tiga personel telah didaftarkan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan tahapan pelaksanaan yang berbeda-beda.

Melalui kegiatan persiapan ini, Bawaslu diharapkan dapat memperkuat kesiapan pejabat perbendaharaan di tingkat kabupaten/kota. Peningkatan kompetensi tersebut menjadi salah satu unsur pendukung terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.