A. Rachmat Lihusnu: P2P Perkuat Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap pelaksanaan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui media sosial resmi Bawaslu RI pada Sabtu (09/05), kegiatan bertema “Berfungsi dan Bergerak demi Pemilu 2029 Bermartabat” tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 10.00 WIB dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Bawaslu RI.

Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan program strategis Bawaslu yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan agar berjalan jujur, adil, demokratis, dan bermartabat. Program tersebut menyasar pemilih pemula, generasi muda, pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta komunitas masyarakat yang tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu maupun anggota partai politik. Melalui program ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai dasar-dasar kepemiluan, teknik pengawasan partisipatif, identifikasi potensi pelanggaran, hingga tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, A. Rachmat Lihusnu, menyampaikan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif menjadi langkah penting dalam memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran pemilu melalui keterlibatan aktif masyarakat.

“Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencegahan pelanggaran pemilu melalui keterlibatan aktif masyarakat,” ujar Rachmat saat dikonfirmasi tim Humas Bawaslu Tulang Bawang, Sabtu (09/05).

Menurut Rachmat, pengawasan partisipatif memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi di Indonesia.

“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” jelasnya.

Ia menilai generasi muda harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kepemiluan agar mampu menjadi pengawas partisipatif di lingkungan masing-masing.

“Generasi muda perlu diberikan pemahaman yang baik tentang kepemiluan agar mampu menjadi pelopor pengawasan partisipatif,” tegasnya.

Rachmat juga menjelaskan bahwa melalui program P2P, masyarakat dapat memahami berbagai potensi pelanggaran pemilu serta mekanisme penanganannya.

“P2P memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami potensi pelanggaran dan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu,” katanya.

Menurutnya, penguatan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif akan membantu meminimalisasi potensi sengketa dan pelanggaran pada pelaksanaan pemilu mendatang.

“Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu, maka potensi pelanggaran dan sengketa dapat diminimalisasi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kader pengawas partisipatif diharapkan mampu menjadi agen edukasi demokrasi di tengah masyarakat.

“Kader pengawas partisipatif diharapkan menjadi cahaya dan penggerak dalam menjaga integritas demokrasi di lingkungan masyarakat,” tambahnya.

Rachmat menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang siap mendukung pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan menuju Pemilu 2029.

“Kami siap mendukung pelaksanaan P2P sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029 yang bermartabat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap program tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa menjaga kualitas demokrasi membutuhkan keterlibatan semua pihak,” pungkasnya.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif sendiri terus dilaksanakan secara aktif oleh Bawaslu RI hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya membangun budaya demokrasi yang partisipatif, meningkatkan literasi kepemiluan, serta memperkuat integritas pemilu di Indonesia.