Peringati Serangan Umum 1 Maret, Bawaslu Tulang Bawang Teguhkan Komitmen Jaga Kedaulatan Negara

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengucapkan selamat memperingati Hari Serangan Umum 1 Maret dan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, 1 Maret 2026. Momentum bersejarah ini menjadi pengingat atas perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan pascakemerdekaan, sekaligus refleksi nilai-nilai perjuangan yang relevan dalam menjaga demokrasi saat ini.

Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih berdiri dan memiliki kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Perjuangan yang dipimpin oleh para tokoh bangsa dan didukung rakyat tersebut menjadi simbol persatuan, keberanian, dan pengorbanan demi tegaknya kedaulatan negara.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah, melainkan juga momentum memperkuat komitmen dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan demokrasi.

“Serangan Umum 1 Maret 1949 mengajarkan kita tentang arti keberanian dan persatuan dalam mempertahankan kedaulatan. Bagi kami di Bawaslu, semangat itu diterjemahkan dalam komitmen menjaga kedaulatan rakyat melalui pengawasan pemilu yang jujur dan adil,” ujar Inda saat dikonfirmasi tim Humas Bawaslu Tulang Bawang, pada Minggu (01/03).

Ia menegaskan bahwa kedaulatan negara dalam konteks demokrasi modern diwujudkan melalui kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan bangsa.

“Pengawas pemilu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap suara rakyat terlindungi dan setiap proses demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan integritas,” tambahnya.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menilai bahwa nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus terus diinternalisasi dalam kerja-kerja kelembagaan, khususnya dalam membangun partisipasi masyarakat.

“Semangat persatuan yang ditunjukkan dalam Serangan Umum 1 Maret menjadi inspirasi dalam membangun pengawasan partisipatif. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh aparat, tetapi juga oleh masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi,” jelas Desi.

Menurutnya, edukasi kepemiluan dan literasi demokrasi merupakan bagian dari upaya memperkuat kesadaran kolektif bahwa menjaga integritas pemilu adalah tanggung jawab bersama.

“Kami terus mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan. Ketika publik peduli, maka kedaulatan negara akan semakin kokoh,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, A. Rachmat Lihusnu, menekankan bahwa penegakan hukum pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara.

“Perjuangan mempertahankan kedaulatan hari ini diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas dan adil dalam setiap tahapan pemilu. Tidak boleh ada pelanggaran yang mencederai hak rakyat,” ujar Rachmat.

Ia menambahkan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran maupun sengketa harus diproses secara profesional dan transparan agar kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga.

“Semangat keberanian para pejuang harus menjadi inspirasi bagi pengawas pemilu untuk bertindak tegas, objektif, dan berintegritas,” katanya.

Peringatan Hari Serangan Umum 1 Maret dan Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi momentum refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan seluruh jajaran pengawas pemilu untuk terus menjaga amanah rakyat. Semangat pengorbanan, persatuan, dan keberanian para pejuang bangsa menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara adalah amanah yang harus dijaga bersama. Dalam konteks kekinian, menjaga kedaulatan berarti memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip konstitusi, hukum, dan etika. Melalui peringatan ini, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasan, demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat dan berdaulat.