Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30, Bawaslu Tulang Bawang Tegaskan Peran Pengawasan Kuatkan Demokrasi Lokal

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Momentum ini dimaknai sebagai penguatan komitmen dalam mengawal demokrasi di tingkat lokal melalui pengawasan pemilu yang berintegritas.

Hari Otonomi Daerah diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Peringatan ini berkaitan erat dengan implementasi otonomi daerah yang mulai efektif pada era reformasi, khususnya sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menyampaikan bahwa otonomi daerah memiliki keterkaitan erat dengan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

“Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Namun, hal tersebut juga harus diiringi dengan pengawasan yang kuat agar proses demokrasi tetap berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Inda saat dikonfirmasi tim Humas Bawaslu Tulang Bawang, Sabtu (25/04).

Ia menegaskan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan demokrasi di daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

“Dalam konteks otonomi daerah, pengawasan pemilu menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan daerah. Dari proses yang baik akan lahir pemimpin yang berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah.

“Otonomi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat dapat ikut menjaga kualitas demokrasi di daerahnya,” ujar Desi.

Ia juga menambahkan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran demokrasi.

“Kami terus mendorong literasi demokrasi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta berani terlibat dalam pengawasan,” tambahnya.

Di sisi lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, A. Rachmat Lihusnu, menegaskan bahwa penguatan otonomi daerah harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

“Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar, sehingga perlu diimbangi dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Setiap pelanggaran harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Rachmat.

Ia juga mengingatkan bahwa integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kepercayaan masyarakat akan tumbuh ketika proses demokrasi berjalan secara adil dan terbuka. Di sinilah peran Bawaslu untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum bagi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk terus memperkuat peran dalam mengawal demokrasi di tingkat lokal, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dengan semangat “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk terus menjaga integritas proses demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan pengawasan yang profesional demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.