Mohammad Kausar Sangjaya Dorong Penguatan Perencanaan dan Diskusi Regulasi di Lingkungan Bawaslu

Tulang Bawang – Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Mohammad Kausar Sangjaya, mendorong penguatan perencanaan program kerja dan peningkatan pemahaman regulasi melalui forum diskusi internal di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Hal tersebut disampaikan Kausar saat mengikuti Rapat Pleno Mingguan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (20/05).

Rapat pleno tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Koordinator Sekretariat, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan rapat pleno mingguan dilaksanakan sebagai forum evaluasi dan koordinasi internal untuk meninjau progres pelaksanaan program kerja, mengevaluasi berbagai kegiatan yang sedang berjalan, serta menyusun langkah strategis guna mendukung pengawasan pemilu yang lebih efektif dan terencana. Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan utama, di antaranya penguatan koordinasi antar divisi, pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), kegiatan uji petik, pengelolaan data dan informasi melalui PPID, serta persiapan simulasi penyelesaian sengketa.

Kausar meminta seluruh divisi untuk menyusun timeline kegiatan secara rinci dan terstruktur agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan lebih sistematis dan mudah dievaluasi.

“Saya meminta setiap divisi membuat timeline kegiatan agar seluruh program kerja dapat berjalan secara terukur, sistematis, dan tepat waktu,” ujar Kausar.

Menurutnya, penyusunan timeline kegiatan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program serta membantu proses monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan kelembagaan. Ia menjelaskan bahwa perencanaan yang baik akan membantu setiap divisi dalam mengatur tahapan kegiatan dan memastikan seluruh target program dapat tercapai dengan optimal.

“Perencanaan yang matang sangat penting agar setiap kegiatan memiliki arah yang jelas dan pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif,” lanjutnya.

Selain itu, Kausar juga mendorong agar seluruh jajaran menjadwalkan forum diskusi rutin untuk membedah peraturan Bawaslu maupun regulasi terkait pemilu dan pemilihan.

“Kita perlu membuat jadwal diskusi rutin untuk membedah peraturan Bawaslu dan regulasi terkait pemilu agar pemahaman jajaran semakin kuat,” katanya.

Menurutnya, penguatan pemahaman regulasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Ia menilai bahwa pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme kerja akan membantu jajaran dalam melaksanakan tugas secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemahaman regulasi harus terus diperkuat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai aturan dan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kerja,” ujarnya.

Kausar juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan saling mendukung antar divisi. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas kelembagaan.

“Kita harus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar divisi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan solid,” tambahnya.

Ia berharap seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dapat terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas, serta memperkuat komitmen dalam mendukung pengawasan pemilu dan pemilihan.

“Seluruh jajaran harus terus meningkatkan kapasitas, menjaga profesionalisme, dan memperkuat komitmen dalam mendukung pengawasan pemilu yang berintegritas,” katanya.

Rapat pleno mingguan tersebut berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat koordinasi internal. Melalui penguatan perencanaan program dan peningkatan pemahaman regulasi tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang profesional, efektif, dan berintegritas.