M. Armadan: Pers Garda Terdepan Melawan Hoaks dan Menjaga Demokrasi

Tulang Bawang – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulang Bawang, M. Armadan, menegaskan bahwa insan pers harus menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran hoaks, menjaga kualitas informasi publik, serta mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Hal tersebut disampaikan Armadan saat menghadiri kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Kamis (21/05).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan insan pers dalam mendukung pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, serta menjaga kondusivitas informasi di tengah masyarakat. Kedatangan pengurus PWI Tulang Bawang disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis terkait peran media dalam demokrasi, pentingnya literasi informasi, pengawasan partisipatif, serta tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital.

Menurut Armadan, perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat arus informasi di tengah masyarakat bergerak sangat cepat. Namun demikian, ia menilai perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan besar berupa meningkatnya penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi memicu polarisasi di masyarakat.

“Pers harus menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks dan menjaga kualitas informasi publik agar demokrasi tetap sehat dan kondusif,” ujar Armadan.

Ia menjelaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, pemberitaan yang profesional dan berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media dan proses demokrasi.

“Jurnalis harus tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan netralitas dalam menjalankan tugas jurnalistik,” lanjutnya.

Armadan juga menegaskan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia secara tegas melarang anggotanya terlibat dalam politik praktis ataupun menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon. Menurutnya, independensi pers menjadi prinsip utama dalam menjaga integritas profesi jurnalistik.

“PWI berkomitmen menjaga netralitas jurnalis agar pers tetap independen dan dipercaya masyarakat,” katanya.

Ia menilai bahwa media tidak hanya memiliki fungsi penyampaian informasi, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi politik bagi masyarakat. Menurutnya, media dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu.

“Pers memiliki peran penting dalam memberikan edukasi politik dan meningkatkan literasi demokrasi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Armadan menyampaikan bahwa PWI Tulang Bawang terus mendorong berbagai kegiatan literasi media dan diskusi kepemiluan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih pemula. Ia berharap masyarakat semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital.

“Kami berharap masyarakat semakin kritis dan bijak dalam menerima informasi agar tidak mudah terpengaruh hoaks maupun disinformasi,” tambahnya.

Armadan juga mengapresiasi langkah Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam membangun kolaborasi dengan insan pers untuk memperkuat demokrasi dan pengawasan partisipatif. Menurutnya, sinergi antara media dan penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dalam menciptakan pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas.

“Kolaborasi antara pers dan Bawaslu sangat penting untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi dan menciptakan ruang informasi yang sehat,” tutupnya.

Kegiatan konsolidasi demokrasi berlangsung dengan penuh keakraban dan semangat kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Persatuan Wartawan Indonesia Tulang Bawang. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers, dalam mendukung demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.