Kick Off P2P 2026, Lolly Suhenty Tekankan Demokrasi Harus Dijaga Bersama

Tulang Bawang — Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengikuti kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 secara daring, Selasa (12/05). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid oleh Bawaslu RI tersebut berpusat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 merupakan bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan menuju Pemilu Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.

Di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta jajaran sekretariat dengan penuh antusias sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan pengawasan partisipatif di daerah.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sendiri merupakan salah satu program strategis Bawaslu yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, serta penguatan partisipasi publik dalam menjaga integritas demokrasi.

Melalui program tersebut, Bawaslu berupaya membentuk kader-kader pengawas partisipatif dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta komunitas kepemudaan agar mampu menjadi pelopor pengawasan demokrasi di lingkungan masing-masing.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, secara resmi membuka kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026.

Dalam arahannya, Lolly menegaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan salah satu langkah mitigasi untuk mencegah potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan.

“Pendidikan Pengawas Partisipatif menjadi langkah mitigasi untuk mencegah konflik dalam pelaksanaan pemilu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi yang baik harus dipersiapkan sejak awal karena demokrasi yang sehat membutuhkan proses, komitmen, dan keterlibatan bersama dari seluruh elemen bangsa.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan proses dan komitmen bersama sehingga harus dipersiapkan sejak awal,” jelasnya.

Menurut Lolly, demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu semata, tetapi menjadi mandat bersama yang harus dijaga oleh seluruh unsur masyarakat dan pemerintah.

“Demokrasi merupakan mandat bersama yang harus dijaga dan dikawal oleh penyelenggara pemilu, masyarakat, dan pemerintah,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa kader Pendidikan Pengawas Partisipatif memiliki peran penting dalam pengawasan berbasis pencegahan di tengah masyarakat.

“Kader P2P adalah relawan yang bertugas membantu pengawasan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu,” tegasnya.

Lolly menjelaskan bahwa ketika menemukan dugaan pelanggaran, kader P2P diharapkan segera menyampaikan informasi kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Ketika menemukan dugaan pelanggaran, kader P2P dapat memberikan informasi kepada Bawaslu,” tambahnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kader pengawas partisipatif tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu karena kewenangan tersebut berada pada Bawaslu.

“Penindakan pelanggaran merupakan kewenangan Bawaslu, sedangkan kader P2P berperan dalam pengawasan partisipatif dan pencegahan,” ungkapnya.

Kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 tersebut juga menjadi momentum penguatan sinergi antara Bawaslu dan masyarakat dalam membangun budaya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Selain mengikuti rangkaian pembukaan, peserta juga mendapatkan pemahaman terkait pentingnya pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, serta strategi membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas pemilu dan pemilihan. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pengawasan partisipatif serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang demokratis, transparan, jujur, adil, dan bermartabat.