Ketua Bawaslu Tulang Bawang Dorong Penguatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan PDPB

Tulang Bawang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 12 bertajuk “Masyarakat Awasi PDPB, Realistis atau Utopis?” yang dilaksanakan secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube Bawaslu Jawa Tengah, Senin (18/05). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan diikuti oleh jajaran Bawaslu, pengawas pemilu, akademisi, pegiat demokrasi, serta masyarakat dari berbagai daerah.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, yang menekankan bahwa pengawasan partisipatif merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Dalam sesi pemaparan materi, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, menyampaikan bahwa tantangan pengawasan partisipatif saat ini bukan hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat agar pengawasan demokrasi dapat tumbuh menjadi gerakan warga negara yang mandiri dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, mengatakan bahwa pengawasan partisipatif memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan data pemilih menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan data pemilih tetap valid dan akurat,” ujar Inda.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi kependudukan di lingkungan masing-masing.

“Masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan informasi terkait perubahan data pemilih, seperti pemilih baru, pemilih pindah domisili, maupun pemilih yang telah meninggal dunia. Partisipasi seperti ini sangat membantu dalam menjaga kualitas data pemilih,” lanjutnya.

Menurut Inda, tantangan terbesar dalam pengawasan partisipatif saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap proses demokrasi dan memahami pentingnya menjaga hak-hak politik sebagai warga negara.

“Kesadaran politik masyarakat perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa menjaga kualitas demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia juga menilai bahwa pendidikan politik dan literasi demokrasi harus terus ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu dan pemutakhiran data pemilih.

“Penguatan literasi demokrasi menjadi langkah penting untuk membangun masyarakat yang kritis, aktif, dan memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi,” ujarnya.

Selain itu, Inda menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya memperkuat pengawasan partisipatif melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kami terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui edukasi dan kolaborasi dengan masyarakat agar pengawasan demokrasi dapat tumbuh menjadi budaya yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ia berharap kegiatan Literasi Pojok Pengawasan dapat menjadi ruang pembelajaran yang mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan ikut berperan aktif dalam menjaga kualitas data pemilih demi mewujudkan pemilu yang berkualitas, transparan, dan berintegritas,” tutupnya.

Dengan mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 12 tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung demokrasi yang sehat dan berkualitas.