Inda Fiska Mahendro Tekankan Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Menjaga Kualitas Data Pemilih

Tulang Bawang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 12 bertajuk “Masyarakat Awasi PDPB, Realistis atau Utopis?” yang dilaksanakan secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube Bawaslu Jawa Tengah, Senin (18/05). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan diikuti oleh jajaran Bawaslu, pengawas pemilu, akademisi, pegiat demokrasi, serta masyarakat dari berbagai daerah.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, yang menekankan bahwa pengawasan partisipatif merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Dalam sesi pemaparan materi, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, menyampaikan bahwa tantangan pengawasan partisipatif saat ini bukan hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat agar pengawasan partisipatif dapat berkembang menjadi gerakan warga negara yang mandiri dan berkelanjutan.

Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, mengatakan bahwa pengawasan partisipatif memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas data pemilih dan demokrasi secara keseluruhan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjadi bagian penting dalam memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kegiatan Literasi Pojok Pengawasan ini memberikan pemahaman penting bahwa pengawasan partisipatif memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,” ujar Inda.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi riil di lingkungan masing-masing sehingga keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan data pemilih.

“Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait perubahan data pemilih, seperti pemilih baru, pemilih pindah domisili, maupun pemilih yang sudah meninggal dunia. Partisipasi masyarakat sangat membantu menjaga validitas data pemilih,” lanjutnya.

Menurut Inda, data pemilih yang akurat merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

“Data pemilih yang valid dan akurat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Karena itu, pengawasan terhadap data pemilih harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya.

Ia juga menilai bahwa tantangan pengawasan partisipatif saat ini bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat, tetapi bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan.

“Kesadaran politik masyarakat perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa menjaga kualitas demokrasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Inda Fiska Mahendro menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi dengan masyarakat.

“Kami terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat serta berbagai elemen lainnya agar pengawasan partisipatif dapat tumbuh menjadi budaya demokrasi yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ia berharap kegiatan Literasi Pojok Pengawasan dapat menjadi sarana pembelajaran dan penguatan komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi dan pengawasan data pemilih.

“Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan ikut berperan aktif dalam menjaga kualitas data pemilih demi terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” tutupnya.

Dengan mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 12 tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung demokrasi yang transparan, partisipatif, dan berintegritas.