Inda Fiska Mahendro: Penguatan Regulasi Pemilu Menjaga Integritas Demokrasi

Tulang Bawang – Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menilai penguatan regulasi pemilu menjadi langkah penting dalam menjaga integritas demokrasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Inda saat mengikuti diskusi publik bertajuk “Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu (Memastikan Penegakan Hukum Pemilu)” yang digelar secara daring oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kamis (21/05).

Diskusi publik tersebut diikuti dengan antusias oleh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan menghadirkan sejumlah akademisi serta pakar hukum yang membahas berbagai dinamika pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, khususnya terkait penegakan hukum pemilu dan tantangan regulasi kepemiluan.

Materi pertama mengenai “Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum Pemilu di Ruang Digital” disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prima Widya Putri. Selanjutnya, materi “Urgensi Revisi UU Pemilu untuk Keadilan dan Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu” disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, memaparkan materi terkait “Arsitektur Keadilan Pemilu: Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa/Tindak Pidana”.

Menurut Inda, pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 memberikan banyak pembelajaran penting terkait penguatan sistem hukum dan regulasi kepemiluan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa berbagai dinamika yang terjadi selama proses pemilu menunjukkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan regulasi agar sistem penegakan hukum pemilu dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

“Penguatan regulasi pemilu sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan penegakan hukum pemilu dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Inda.

Ia menilai bahwa perkembangan teknologi informasi dan media digital menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan pemilu saat ini. Menurutnya, ruang digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas politik dan kampanye sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih adaptif dan responsif.

“Perkembangan ruang digital menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan pemilu, mulai dari penyebaran hoaks, disinformasi, hingga pelanggaran kampanye di media sosial,” lanjutnya.

Inda juga menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu harus mampu menjawab tantangan perkembangan demokrasi modern dan memperkuat sistem penegakan hukum pemilu secara menyeluruh. Ia menilai bahwa regulasi yang baik harus mampu memberikan kejelasan mekanisme, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan mendukung perlindungan hak-hak politik masyarakat.

“Regulasi pemilu harus mampu menjawab dinamika perkembangan zaman dan memberikan kejelasan dalam proses penegakan hukum serta perlindungan hak politik masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas penyelenggara pemilu agar mampu menghadapi dinamika pengawasan dan penanganan pelanggaran yang semakin kompleks. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengawasan pemilu.

“Penyelenggara pemilu harus terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman regulasi agar mampu menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Inda juga mengingatkan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dan mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

“Penguatan demokrasi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan dipercaya publik,” tambahnya.

Ia berharap diskusi publik tersebut dapat menjadi ruang pertukaran gagasan dan evaluasi bersama dalam memperkuat sistem kepemiluan di Indonesia ke depan.

“Diskusi seperti ini sangat penting untuk memperkuat wawasan dan menghadirkan berbagai masukan konstruktif bagi penguatan sistem pemilu dan penegakan hukum pemilu di Indonesia,” tutupnya.

Kegiatan diskusi publik berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan, memperkuat pemahaman regulasi kepemiluan, serta mendukung penegakan hukum pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.