Inda Fiska Mahendro: Penataan Dapil Harus Menjaga Keadilan Representasi Politik Masyarakat

Tulang Bawang — Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menegaskan bahwa proses penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD harus dilaksanakan secara objektif, transparan, serta berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Inda saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Hasil Simulasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang di Aula Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang, Kamis (07/05).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Kesbangpol, Disdukcapil, akademisi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi kepemudaan di Kabupaten Tulang Bawang sebagai bagian dari upaya menyerap masukan dan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD.

Dalam keterangannya, Inda menjelaskan bahwa penataan dapil memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan hak representasi politik masyarakat tetap terlindungi secara adil.

“Penataan daerah pemilihan bukan sekadar pembagian wilayah administratif, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas representasi politik masyarakat dalam pemilu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa proses penataan dapil wajib memenuhi tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam regulasi kepemiluan.

“Penataan dapil harus memenuhi tujuh prinsip, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan,” jelasnya.

Menurut Inda, ketujuh prinsip tersebut menjadi landasan utama untuk menjaga keseimbangan representasi politik dan menjamin pelaksanaan pemilu yang adil.

“Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman utama agar tidak terjadi ketimpangan representasi politik masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap penggabungan maupun pengurangan dapil harus dilakukan secara hati-hati dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penataan dapil.

“Penggabungan dapil atau pengurangan dapil harus tetap memenuhi tujuh prinsip penataan dapil agar kualitas keterwakilan masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Inda menilai bahwa perkembangan jumlah penduduk dan dinamika kewilayahan perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan rancangan dapil, namun tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

“Dinamika perkembangan wilayah dan jumlah penduduk harus diperhatikan, tetapi prinsip keadilan dan proporsionalitas tetap menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan dan finalisasi penataan dapil guna memastikan proses berjalan transparan dan partisipatif.

“Keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, partai politik, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur lainnya sangat penting agar proses penataan dapil berjalan terbuka dan akuntabel,” tambahnya.

Menurutnya, forum diskusi seperti FGD menjadi ruang strategis untuk menghimpun berbagai masukan dan pandangan sebelum rancangan penataan dapil ditetapkan secara final.

“Forum ini menjadi ruang diskusi yang penting untuk menyerap berbagai masukan demi menghasilkan penataan dapil yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Inda juga menegaskan komitmen Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penataan dapil dan alokasi kursi DPRD agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Bawaslu akan terus mengawal dan memastikan seluruh proses penataan dapil berjalan sesuai aturan, transparan, dan menjunjung prinsip keadilan demokrasi,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pengawasan pemilu, memperkuat integritas demokrasi, dan memastikan setiap tahapan kepemiluan berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum.