Inda Fiska Mahendro: Konsolidasi Demokrasi Menjadi Langkah Strategis Memperkuat Pengawasan

Tulang Bawang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) Tulang Bawang di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Senin (18/05). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, serta melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan yang dapat memengaruhi stabilitas demokrasi dan keamanan wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang bersama Polres Tulang Bawang membahas sejumlah isu strategis terkait potensi kerawanan demokrasi, di antaranya politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), penyebaran hoaks, isu SARA, hingga potensi gangguan ketertiban masyarakat baik di dalam maupun di luar tahapan pemilu dan pemilihan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Mohammad Kausar Sangjaya. Sementara dari pihak Kepolisian Republik Indonesia Resor Tulang Bawang hadir Kanit Bidang Politik Satuan Intelkam Polres Tulang Bawang, Yuswanda, didampingi Banit Bidang Politik Satuan Intelkam Polres Tulang Bawang, Said Zauhari.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, mengatakan bahwa pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi merupakan bentuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga dalam menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas keamanan wilayah secara berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan demokrasi tidak hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga perlu diperkuat melalui langkah-langkah pencegahan dan koordinasi secara berkesinambungan di luar tahapan.

“Kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi pengawasan dan menjaga stabilitas demokrasi, khususnya di luar tahapan pemilu dan pemilihan,” ujar Inda.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi terkait berbagai potensi kerawanan yang dapat memengaruhi kondusivitas masyarakat dan kualitas demokrasi.

“Melalui konsolidasi ini, kami bersama Polres Tulang Bawang melakukan pemetaan dan pembahasan terkait berbagai potensi kerawanan seperti politik uang, netralitas ASN, penyebaran hoaks, serta isu SARA yang perlu diantisipasi bersama,” lanjutnya.

Inda juga menegaskan bahwa penguatan koordinasi dengan aparat keamanan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif dan berintegritas.

“Sinergi antar-lembaga sangat diperlukan dalam menjaga situasi keamanan dan memastikan seluruh proses demokrasi berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Komunikasi dan koordinasi yang baik akan memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan,” katanya.

Menurutnya, kegiatan Konsolidasi Demokrasi juga menjadi wadah berbagi informasi strategis guna mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun kerawanan sosial politik di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

“Pertukaran informasi strategis antar-instansi menjadi langkah penting untuk mendukung upaya pencegahan dan menjaga stabilitas wilayah. Dengan koordinasi yang baik, langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Selain itu, Inda Fiska Mahendro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, keamanan, dan kondusivitas wilayah demi terciptanya demokrasi yang sehat dan bermartabat.

“Demokrasi yang baik membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, bijak dalam menerima informasi, dan menolak berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak kualitas demokrasi,” tambahnya.

Ia berharap kegiatan Konsolidasi Demokrasi dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Tulang Bawang.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga demokrasi yang sehat, memperkuat sinergi antar-lembaga, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, pengawasan, dan langkah pencegahan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, aman, dan berintegritas.