Iji Jaelani: Pengawasan Partisipatif Gerakan Warga Negara yang Mandiri dan Berkelanjutan

Tulang Bawang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 12 bertajuk “Masyarakat Awasi PDPB, Realistis atau Utopis?” yang dilaksanakan secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube Bawaslu Jawa Tengah, Senin (18/05).

Kegiatan tersebut menjadi forum diskusi dan penguatan literasi demokrasi terkait pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan diikuti oleh jajaran Bawaslu, pengawas pemilu, akademisi, pegiat demokrasi, serta masyarakat dari berbagai daerah. Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai instrumen dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam sesi pemaparan materi, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai posisi dan peran mereka dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memandang pengawasan pemilu sepenuhnya menjadi tugas penyelenggara, padahal pengawasan partisipatif merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Pengawasan partisipatif masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai posisi dan peran mereka dalam pengawasan pemilu,” ujar Iji Jaelani.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga setiap proses penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

“Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak politik,” lanjutnya.

Menurut Iji Jaelani, tantangan pengawasan PDPB saat ini bukan sekadar meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat, melainkan bagaimana membangun kesadaran kolektif agar pengawasan partisipatif dapat berkembang menjadi gerakan warga negara yang mandiri, kritis, dan berkelanjutan.

“Tantangan pengawasan PDPB bukan hanya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi bagaimana mentransformasikan pengawasan partisipatif menjadi gerakan warga negara yang mandiri, kritis, dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menilai bahwa kualitas data pemilih merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu maupun pemilihan. Karena itu, menurutnya, masyarakat harus diberikan ruang dan pemahaman yang cukup agar dapat terlibat aktif dalam memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi di lapangan.

“Data pemilih yang akurat sangat menentukan kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, masyarakat harus didorong untuk aktif mengawasi dan memberikan informasi terkait perubahan data pemilih di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Iji Jaelani juga menekankan pentingnya penguatan literasi demokrasi dan pendidikan politik sebagai langkah membangun kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab politiknya.

“Pendidikan politik dan literasi demokrasi harus terus diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam menjaga kualitas pemilu dan demokrasi,” tambahnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pengawasan partisipatif perlu dibangun melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, komunitas pemuda, hingga media.

“Pengawasan partisipatif akan lebih kuat apabila dibangun melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Semakin luas partisipasi masyarakat, maka kualitas pengawasan demokrasi juga akan semakin baik,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan Literasi Pojok Pengawasan dapat menjadi ruang diskusi dan pembelajaran yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif dalam setiap proses demokrasi.

“Melalui kegiatan seperti ini diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan perannya dalam pengawasan pemilu sehingga pengawasan partisipatif dapat tumbuh menjadi budaya demokrasi yang kuat dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dengan mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 12 tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan partisipatif serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung demokrasi yang berkualitas, transparan, dan berintegritas.