Desi Triyana Dorong Penguatan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pengawasan PDPB

Tulang Bawang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 12 bertajuk “Masyarakat Awasi PDPB, Realistis atau Utopis?” yang dilaksanakan secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube Bawaslu Jawa Tengah, Senin (18/05). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan diikuti oleh jajaran Bawaslu, pengawas pemilu, akademisi, pegiat demokrasi, serta masyarakat dari berbagai daerah.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, yang menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Dalam sesi pemaparan materi, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, menyampaikan bahwa tantangan pengawasan partisipatif saat ini tidak hanya terkait rendahnya partisipasi masyarakat, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat agar memahami posisi dan perannya dalam pengawasan demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, mengatakan bahwa pengawasan partisipatif memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas data pemilih dan demokrasi secara keseluruhan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sangat penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi di lapangan.

“Pengawasan partisipatif menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis karena mereka mengetahui kondisi riil di lingkungan masing-masing,” ujar Desi.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan informasi terkait perubahan data pemilih, seperti pemilih baru, pemilih yang pindah domisili, maupun pemilih yang telah meninggal dunia.

“Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi dan melakukan pengawasan terhadap data pemilih sangat membantu dalam memastikan data pemilih tetap valid dan akurat,” lanjutnya.

Menurut Desi, tantangan terbesar dalam pengawasan partisipatif saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap proses demokrasi dan memahami bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama.

“Kesadaran politik masyarakat harus terus diperkuat. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, bukan hanya penyelenggara pemilu,” katanya.

Ia juga menilai bahwa penguatan pendidikan politik dan literasi demokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami hak dan tanggung jawab politiknya sebagai warga negara.

“Pendidikan politik dan literasi demokrasi menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang kritis, aktif, dan peduli terhadap kualitas demokrasi,” ujarnya.

Selain itu, Desi Triyana mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kami terus berupaya memperkuat partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan kolaborasi agar pengawasan partisipatif dapat tumbuh menjadi budaya demokrasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Ia berharap kegiatan Literasi Pojok Pengawasan dapat menjadi ruang diskusi dan pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

“Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kualitas data pemilih dan ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan demokrasi demi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” tutupnya.

Dengan mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 12 tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung demokrasi yang transparan, partisipatif, dan berintegritas.