Bawaslu Tulang Bawang Perkuat Konsolidasi Internal Melalui Rapat Pleno Mingguan

Tulang Bawang — Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang kembali melaksanakan rapat pleno mingguan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (06/05). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang serta Koordinator Sekretariat sebagai bagian dari penguatan koordinasi internal kelembagaan dalam menghadapi berbagai agenda pengawasan kepemiluan.

Rapat pleno mingguan dilaksanakan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah berjalan sekaligus membahas persiapan berbagai agenda strategis pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan. Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda penting menjadi fokus pembahasan, di antaranya persiapan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), pengawasan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), monitoring layanan informasi publik, hingga penguatan sinergi antar divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menegaskan bahwa rapat pleno mingguan merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku.

“Rapat pleno mingguan menjadi ruang evaluasi dan koordinasi agar seluruh program kerja dapat berjalan secara maksimal dan terarah,” ujarnya.

Menurut Inda, penguatan komunikasi dan kerja sama antar divisi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

“Sinergi antar divisi harus terus diperkuat agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan efektif dan saling mendukung,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya persiapan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang akan segera dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

“Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan program strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawal demokrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menjelaskan bahwa proses rekrutmen peserta P2P telah dilaksanakan oleh staf yang membidangi partisipasi masyarakat.

“Tahapan rekrutmen peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sudah berjalan dan terus dilakukan koordinasi terkait jadwal pelaksanaannya,” ungkapnya.

Menurut Desi, pelaksanaan P2P nantinya akan dilakukan secara hybrid, baik secara daring maupun luring, agar jangkauan peserta lebih luas dan efektif.

“Kegiatan direncanakan dilaksanakan secara hybrid sehingga dapat menjangkau peserta secara lebih optimal,” katanya.

Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, A. Rachmat Lihusnu, menyampaikan bahwa pengawasan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL terus dilakukan sebagai bentuk pengawasan administrasi kepemiluan.

“Pengawasan pemutakhiran data partai politik terus dilakukan melalui SIPOL untuk memastikan kesesuaian data administrasi partai politik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan pada masa non tahapan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapan kelembagaan menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

“Masa non tahapan tetap memerlukan pengawasan dan kesiapan yang matang agar pelaksanaan pemilu ke depan berjalan lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Mohammad Kausar Sangjaya, menegaskan bahwa sekretariat siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi dan fasilitasi kegiatan kelembagaan.

“Sekretariat akan terus memastikan dukungan administrasi dan fasilitasi kegiatan berjalan optimal sesuai kebutuhan kelembagaan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan program yang matang dan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan.

“Perencanaan yang baik dan pembagian tugas yang tepat menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja,” pungkasnya.

Melalui rapat pleno mingguan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja, serta memastikan kesiapan pengawasan menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang demokratis, transparan, dan bermartabat.