Tingkat SDM Guna Kesiapan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024

Bandar Lampung-Guna pemantapan dukungan atas penyelenggaraan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, diperlukan kesamaan persepsi antar-jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait implementasi fungsi kelembagaan sebagaimana amanat peraturan perundangan. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Lampung Tamri saat memberikan arahan dalam kegiatan Konsolidasi Implementasi Kegiatan Anggaran Divisi PP dan Divisi PS Pasca Revisi Triwulan II Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Pada Semester II TA. 2023, Jum’at (07/07).

Lebih lanjut, menurut Tamri Terbina nya kesamaan persepsi masing-masing kompartemen kelembagaan (antar-Divisi bersama Divisi Penanganan Pelanggaran dan Divisi Penyelesaian Sengketa) bersifat krusial untuk merespon perkembangan dinamika lingkungan strategis pada lingkup internal maupun eksternal dalam rangka perkuatan pranata kelembagaan, khususnya kesiapan pada TA. 2023 melalui evaluasi kinerja TA. 2022 untuk menunjang efektifitas pengawasan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan pengelolaan Data Pelanggaran dalam Sistem Aplikasi SIGAPLAPOR, Pengelolaan Data diharap dapat menjadi lebih baik, dan masyarakat juga dapat mengakses proses-proses penanganan yang sedang atau telah ditangani.

“Tata Kelola Data Penanganan Pelanggaran Pemilu yang baik tidak hanya menunjukkan transparansi Bawaslu tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk bersama-sama berperan dalam menyukseskan jalannya Pemilu,” tegas Tamri.

Turut hadir kegiatan tersebut Anggota dan Kabag Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Erwin Prima Rinaldo, serta Ketua, anggota, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota beserta staf yang membidangi.(Humas/BAP)