Strategi Menuju Zero Sengketa Pilkada, Bawaslu Tulang Bawang Ikuti Webinar “Kamis Sesuatu” Seri XLI

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan mengikuti Webinar Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” Seri XLI bertema “Menuju Zero Sengketa: Menyelenggarakan Pilkada yang Memuaskan Semua Pihak, Belajar dari Putusan MK di Pilkada 2024”. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (26/02).

Webinar ini menghadirkan dua narasumber nasional, yakni Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, S.H., M.H., serta Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, S.H., M.H. Keduanya mengulas secara komprehensif dinamika penyelenggaraan Pilkada, termasuk refleksi atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada 2024.

Dalam pemaparannya, Ahmad Irawan menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi, profesionalitas penyelenggara, serta penguatan fungsi pengawasan guna meminimalisasi potensi sengketa hasil pemilihan. Ia menyebut bahwa sengketa kerap muncul akibat persoalan administratif, tata kelola tahapan, hingga lemahnya mitigasi potensi pelanggaran sejak awal.

Sementara itu, Titi Anggraini menyoroti urgensi kepastian hukum dan konsistensi penerapan peraturan sebagai prasyarat terwujudnya Pilkada yang berintegritas. Ia menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada 2024 memberikan sejumlah pelajaran penting, khususnya terkait standar pembuktian, kualitas penyelenggaraan tahapan, serta perlunya transparansi dalam setiap proses.

“Zero sengketa bukan berarti tanpa perbedaan pendapat, tetapi bagaimana setiap tahapan diselenggarakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkapnya dalam forum diskusi.

Dari Kabupaten Tulang Bawang, Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Sekretariat Bawaslu, Amin Huda, mengikuti kegiatan tersebut secara aktif. Ia menyampaikan bahwa materi yang disampaikan para narasumber memberikan perspektif strategis dalam memahami akar persoalan sengketa Pilkada.

“Banyak pembelajaran penting, terutama bagaimana pengawasan yang efektif sejak awal tahapan dapat menjadi kunci pencegahan sengketa di kemudian hari,” ujarnya.

Menurut Amin, pemahaman terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi referensi penting dalam meningkatkan kualitas analisis dan ketelitian pengawasan di tingkat daerah.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menyambut baik antusiasme jajaran sekretariat dalam mengikuti kegiatan tersebut.

“Kami mengapresiasi partisipasi aktif sekretariat dalam webinar ini sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi dan pemahaman kepemiluan. Kajian seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas internal, khususnya dalam aspek hukum dan pencegahan sengketa,” ujar Desi.

Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika Pilkada yang semakin kompleks. Dengan pemahaman regulasi dan yurisprudensi yang baik, pengawas pemilu di daerah dapat menjalankan tugas secara profesional dan responsif. Desi menambahkan, semangat menuju zero sengketa harus dimulai dari penguatan pengawasan preventif, peningkatan koordinasi antarpenyelenggara, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal setiap tahapan.

“Upaya meminimalisasi sengketa bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Ini adalah kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, dengan pengawasan yang kuat dan integritas yang terjaga,” tegasnya.

Dengan mengikuti Webinar “Kamis Sesuatu” Seri XLI ini, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berharap dapat menginternalisasi berbagai pembelajaran strategis untuk diterapkan dalam pengawasan tahapan Pilkada mendatang.

Partisipasi tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam menjaga kualitas demokrasi, memastikan setiap proses berjalan sesuai koridor hukum, serta mendorong terwujudnya Pilkada yang berintegritas dan memuaskan semua pihak.