Rapat Koordinasi Mingguan, Desi Tekankan Kepatuhan Administrasi dan Transparansi Publik

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang menggelar Rapat Koordinasi Rutin Mingguan secara hybrid yang dihadiri oleh Ketua, Anggota, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (14/01). Rapat tersebut menjadi forum evaluasi dan penguatan komitmen kelembagaan dalam menjaga tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menyampaikan bahwa salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah kepatuhan terhadap kewajiban administratif, termasuk pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh unsur pimpinan, sesuai dengan Intruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 13 Januari 2026.

“Pelaporan LHKPN secara tepat waktu, bahkan lebih awal, merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Transparansi administratif menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas lembaga pengawas Pemilu,” ujar Desi.

Menurutnya, meskipun batas akhir pelaporan LHKPN ditetapkan hingga 31 Maret setiap tahunnya, komitmen untuk melaporkan lebih awal mencerminkan keseriusan Bawaslu dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Selain aspek administratif, rapat juga menegaskan agar seluruh pimpinan dan unsur sekretariat tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi di masing-masing divisi. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan kinerja kelembagaan, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan Pemilu.

Desi menambahkan, rapat koordinasi mingguan menjadi sarana penting untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi internal, serta memastikan seluruh kebijakan kelembagaan berjalan sejalan dengan semangat profesionalitas dan keterbukaan informasi publik.