Rapat Internal Bawaslu Tulang Bawang Bahas Evaluasi dan Strategi Kinerja 2026

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang menggelar rapat internal di kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (06/01), sebagai langkah awal konsolidasi kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pengawasan Pemilu pada tahun 2026. Rapat ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan tugas tahun sebelumnya serta penyusunan strategi kerja lintas divisi yang lebih terkoordinasi dan terukur.

Kegiatan rapat diikuti oleh jajaran pimpinan, koordinator divisi, serta unsur sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Dalam forum tersebut, masing-masing divisi menyampaikan laporan singkat capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan penguatan sistem kerja ke depan.

Rapat internal ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program kerja antar divisi agar pelaksanaan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, hingga dukungan administratif dapat berjalan secara terpadu. Penguatan koordinasi internal dinilai penting untuk memastikan setiap kegiatan pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain evaluasi kinerja, rapat juga membahas penyusunan rencana kerja tahun 2026 dengan menekankan pendekatan sistematis dan berbasis data. Penataan alur kerja, pembagian peran yang jelas, serta peningkatan kualitas pelaporan menjadi beberapa poin yang mendapat perhatian dalam pembahasan.

Melalui rapat konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal sebagai bagian dari upaya menjaga integritas kelembagaan. Penguatan sistem kerja yang terkoordinasi diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan sinergi yang solid antar divisi serta dukungan kesekretariatan yang optimal, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang optimistis dapat meningkatkan kualitas kinerja pengawasan pada tahun 2026, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.