Rakor PDPB Provinsi Lampung, Bawaslu Tulang Bawang Paparkan Hasil Pengawasan

Bandar Lampung — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang menghadiri Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis (27/11).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, serta diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Lampung.

Bawaslu Tulang Bawang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Desi Triyana, didampingi Pelaksana Teknis Sekretariat, Amin Huda. Dalam forum tersebut, keduanya memaparkan secara rinci hasil pengawasan lapangan yang telah dilakukan sepanjang November 2025.

Desi Triyana menyampaikan laporan pelaksanaan Pengawasan Pencocokan Terbatas (Coktas) PDPB oleh KPU Tulang Bawang pada 12–13 November 2025, serta hasil Uji Petik PDPB yang dilakukan Bawaslu Tulang Bawang pada 25 November 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan akurasi daftar pemilih menuju Pemilu 2029.

Dalam penyampaiannya, Desi menekankan bahwa proses PDPB merupakan fondasi penting dalam menjaga hak pilih masyarakat.

“Bawaslu Tulang Bawang berkomitmen mengawal setiap tahapan Pemutakhiran Data Pemilih agar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil Coktas maupun uji petik kami sampaikan secara terbuka agar proses perbaikan data dapat dilakukan tepat waktu oleh KPU.” ujar Desi.

Ia menambahkan bahwa pengawasan PDPB bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilih akibat kesalahan administrasi.

“Data pemilih adalah jantung penyelenggaraan pemilu. Jika datanya bersih dan valid, maka kualitas demokrasi di daerah juga semakin kuat,” tegasnya.

Rakor ini menjadi ruang sinkronisasi antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memetakan potensi kerawanan data pemilih serta penyamaan langkah pengawasan menuju akhir tahun 2025.