Peserta Orientasi CPNS Pelajari Alur Penyelesaian Sengketa di Kantor Bawaslu Tulang Bawang

Tulang Bawang — Dalam rangka meningkatkan pemahaman calon aparatur sipil negara terhadap sistem dan mekanisme kerja lembaga pengawas pemilu, peserta orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti kegiatan pembelajaran alur penyelesaian sengketa di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang, pada Selasa (17/06).

Kegiatan ini menjadi bagian dari program orientasi CPNS yang bertujuan memperkenalkan struktur, tugas, dan fungsi kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.

Peserta orientasi diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan staf Bawaslu Tulang Bawang. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tulang Bawang, Rachmat Lihusnu, hadir sebagai narasumber dan memberikan pemaparan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa serta prinsip-prinsip keadilan dalam pengawasan pemilu.

Dalam arahannya, Rachmat Lihusnu menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dari fungsi Bawaslu dalam menjaga integritas dan keadilan proses Pemilu. Menurutnya, sengketa yang muncul dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu harus diselesaikan secara profesional, transparan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Setiap sengketa yang terjadi dalam tahapan Pemilu merupakan konsekuensi dari dinamika politik yang wajar. Namun, Bawaslu hadir untuk memastikan penyelesaiannya dilakukan secara adil, terbuka, dan tidak berpihak,” ujar Rachmat Lihusnu.

Ia menambahkan bahwa dalam menangani sengketa, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikasi, tetapi juga mengedepankan prinsip pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak dini.

“Tugas Bawaslu bukan semata-mata menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan semua pihak memahami aturan main dalam setiap tahapan Pemilu. Dengan begitu, proses demokrasi dapat berjalan tertib dan berintegritas,” tegasnya.

Dalam sesi pemaparan, Rachmat menjelaskan secara rinci tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan, mediasi, hingga adjudikasi. Ia juga menyoroti pentingnya etika, netralitas, dan kecepatan dalam proses penyelesaian agar hasil keputusan Bawaslu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

“Setiap penyelesaian sengketa harus dilakukan secara cepat, tepat, dan berkeadilan. Bawaslu dituntut tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu membaca konteks sosial dan politik di lapangan,” jelasnya.

Peserta orientasi juga diberikan gambaran mengenai contoh kasus sengketa yang pernah terjadi di tingkat daerah sebagai bahan pembelajaran praktis. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan memahami peran strategis Bawaslu dalam menjaga keseimbangan demokrasi di tengah kompetisi politik.

Rachmat menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran ini menjadi momen penting bagi CPNS untuk mengenal lebih dalam nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan netralitas yang menjadi roh utama ASN.

“Sebagai calon aparatur negara, penting bagi rekan-rekan CPNS untuk memahami bahwa demokrasi tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen birokrasi. ASN harus menjadi teladan dalam menjaga netralitas dan integritas,” katanya.

Ia berharap para CPNS yang mengikuti orientasi dapat membawa semangat pengawasan dan tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan di lingkungan kerja masing-masing.

“Kami berharap para peserta orientasi tidak hanya memahami prosedur kelembagaan, tetapi juga menanamkan nilai etika dan tanggung jawab publik yang kuat. Integritas adalah fondasi utama bagi ASN yang melayani bangsa,” tutup Rachmat Lihusnu.

Kegiatan orientasi CPNS di Bawaslu Tulang Bawang ini menjadi sarana edukatif yang memperkenalkan lembaga pengawas pemilu secara komprehensif. Melalui interaksi langsung dan pembelajaran teknis, peserta diharapkan semakin memahami peran strategis Bawaslu dalam menegakkan prinsip keadilan pemilu dan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.