Peserta Orientasi CPNS Pelajari Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Tulang Bawang

Tulang Bawang — Dalam upaya memperluas wawasan calon aparatur sipil negara tentang sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu, peserta orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan kegiatan pembelajaran alur penanganan pelanggaran pemilu di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang, pada Senin (23/06).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengenalan lembaga negara dan tata kerja kelembagaan di lingkungan pemerintahan. Para peserta diterima langsung oleh jajaran Bawaslu Tulang Bawang dan mendapatkan pemaparan dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tulang Bawang, Rachmat Lihusnu, yang memberikan materi mengenai proses penanganan pelanggaran pemilu dan peran penting pengawas dalam menjaga integritas demokrasi.

Dalam arahannya, Rachmat Lihusnu menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran pemilu merupakan salah satu tugas utama Bawaslu yang berfungsi untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bawaslu memiliki mandat untuk menegakkan hukum pemilu secara adil dan transparan. Setiap laporan atau temuan pelanggaran harus diproses secara objektif dan berdasarkan bukti yang sah,” ujar Rachmat Lihusnu.

Ia menambahkan, proses penanganan pelanggaran pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan yang ketat, mulai dari penerimaan laporan, klarifikasi, pengumpulan alat bukti, pembahasan di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), hingga penetapan rekomendasi atau keputusan akhir.

“Kita tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa pelanggaran yang terbukti ditindak sesuai hukum. Ketegasan dan integritas menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan Bawaslu,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta orientasi diajak memahami berbagai jenis pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran terhadap peraturan lainnya. Rachmat menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap hukum dan etika penyelenggaraan pemilu agar mampu menjaga netralitas serta mendukung iklim demokrasi yang sehat.

“Sebagai calon ASN, penting bagi rekan-rekan untuk memahami bagaimana proses hukum pemilu berjalan. ASN harus menjadi contoh dalam menegakkan netralitas, karena pelanggaran sekecil apa pun bisa berdampak besar terhadap kepercayaan publik,” jelasnya.

Ia juga menuturkan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam sistem pemerintahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari intervensi politik.

Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini bukan hanya menjadi sarana pembelajaran teknis, tetapi juga upaya membangun kesadaran demokrasi di kalangan ASN muda. Melalui pemahaman terhadap mekanisme penanganan pelanggaran, peserta orientasi diharapkan mampu menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab moral terhadap nilai keadilan dan integritas publik.

“Kita ingin generasi ASN ke depan memiliki kesadaran demokrasi yang kuat. Mereka harus memahami bahwa menjaga kejujuran dalam pemilu berarti menjaga masa depan bangsa,” kata Rachmat Lihusnu.

Ia berharap kegiatan orientasi semacam ini dapat terus dilakukan secara rutin agar calon pegawai negeri tidak hanya memahami struktur birokrasi, tetapi juga nilai-nilai luhur demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi dasar sistem pemerintahan Indonesia.

“Bawaslu akan terus membuka ruang edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk ASN, agar nilai integritas dan netralitas menjadi budaya bersama di lingkungan pemerintahan,” tutupnya.

Kegiatan pembelajaran alur penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Tulang Bawang ini mendapat apresiasi dari para peserta orientasi CPNS. Mereka menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru tentang pentingnya peran lembaga pengawas pemilu dalam menjaga proses demokrasi yang adil, transparan, dan bermartabat di Kabupaten Tulang Bawang.