Perkuat Komitmen Integritas dan Pencegahan Korupsi, Bawaslu Tulang Bawang Ikuti Webinar LAN RI

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui partisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan literasi kebijakan publik. Kali ini, jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengikuti Webinar Ceramah Pakar Kebijakan Pelayanan Publik Series IV bertema “Penerapan Nilai Integritas: Menakar Ulang Relasi Antara Tunjangan Kinerja dan Praktik Korupsi di Organisasi”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik pada Kamis (26/02).

Kegiatan yang digelar secara daring tersebut merupakan bagian dari program penguatan kapasitas aparatur yang diinisiasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Webinar menghadirkan narasumber nasional, Laode M. Syarif, Ph.D., Direktur Eksekutif Kemitraan sekaligus mantan Wakil Ketua KPK periode 2015–2019.

Dalam paparannya, Laode M. Syarif menyoroti pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik. Ia mengulas secara kritis hubungan antara pemberian tunjangan kinerja dengan potensi praktik korupsi di dalam organisasi. Menurutnya, tunjangan kinerja pada dasarnya merupakan instrumen untuk mendorong profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan aparatur. Namun demikian, tanpa penguatan budaya integritas dan sistem pengawasan yang efektif, kebijakan tersebut belum tentu mampu menekan praktik penyimpangan.

“Integritas bukan hanya soal sistem, tetapi juga komitmen moral dan budaya organisasi. Tunjangan kinerja harus dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya dalam sesi diskusi.

Webinar tersebut juga membahas pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, penguatan sistem pengendalian internal, serta partisipasi publik dalam mengawasi pelayanan pemerintahan.

Dari Kabupaten Tulang Bawang, Staf Analis Kebijakan Sekretariat Bawaslu, Ririn Kotimah, mengikuti kegiatan tersebut secara aktif. Ia menyampaikan bahwa materi yang disampaikan narasumber sangat relevan dengan tantangan birokrasi modern, termasuk di lingkungan penyelenggara pemilu.

“Kegiatan ini membuka wawasan baru terkait pentingnya membangun budaya integritas yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga kesadaran individu dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Ririn menambahkan, pemahaman mengenai relasi kebijakan tunjangan kinerja dan pencegahan korupsi menjadi bekal penting dalam mendukung tata kelola sekretariat yang transparan dan akuntabel.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Sofyan, menyambut baik antusiasme jajaran sekretariat dalam mengikuti webinar tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat.

“Kami mengapresiasi partisipasi aktif jajaran sekretariat. Webinar ini menjadi sarana refleksi sekaligus penguatan komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan,” ungkap Sofyan.

Menurutnya, integritas merupakan nilai fundamental yang harus dijaga oleh setiap aparatur, terlebih bagi lembaga yang memiliki mandat strategis dalam pengawasan demokrasi. Sofyan menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui forum ilmiah dan diskusi kebijakan publik akan terus didorong sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.

“Kami berkomitmen membangun tata kelola sekretariat yang bersih, profesional, dan akuntabel. Penguatan integritas bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kerja sehari-hari,” tegasnya.

Dengan mengikuti Webinar Ceramah Pakar Kebijakan Pelayanan Publik ini, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berharap dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap lini organisasi, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan pengawasan demokrasi di daerah.

Partisipasi dalam kegiatan ini menjadi bukti komitmen Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan profesionalitas demi mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan berintegritas.