Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pengawas Pemilu, Ketua Bawaslu Tulang Bawang Hadiri Rakor IKU 2025

Jakarta — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Sosialisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu dengan tema “Sinkronisasi Kinerja Individu dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Bawaslu”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta, pada 12–14 Desember 2025.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis bagi jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia dalam menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memperkuat implementasi sistem kinerja pengawas Pemilu yang terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam mendukung agenda reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola kelembagaan pengawasan Pemilu.

Dalam kegiatan tersebut, peserta membahas secara mendalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengawas Pemilu Tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan IKU sebagai instrumen utama dalam mengukur capaian kinerja individu maupun kelembagaan, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja anggota Bawaslu secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Selain itu, rapat koordinasi juga membedah Strategi Optimalisasi Kinerja Kelembagaan, dengan menempatkan IKU Pengawas Pemilu sebagai basis utama evaluasi kinerja. Strategi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan roadmap reformasi birokrasi Bawaslu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat pemahaman jajaran pengawas Pemilu terhadap arah kebijakan kinerja Bawaslu ke depan.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terkait Indikator Kinerja Utama Pengawas Pemilu Tahun 2026. IKU bukan hanya instrumen penilaian, tetapi juga menjadi panduan kerja yang memastikan setiap tugas dan fungsi pengawasan berjalan terarah, terukur, dan akuntabel,” ujar Inda disela-sela kegiatan tersebut saat dihubungi tim humas Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melalui media gawai pada Sabtu (13/12)..

Ia menambahkan bahwa sinkronisasi antara kinerja individu dengan roadmap reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

“Melalui pemahaman yang utuh terhadap IKU, kami di Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang akan berupaya mengimplementasikan seluruh indikator kinerja secara optimal. Hal ini penting agar pengawasan Pemilu tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Inda juga menegaskan komitmen Bawaslu Tulang Bawang untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut dengan melakukan penguatan internal, penyesuaian perencanaan kinerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas Pemilu di daerah.

Kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar tingkatan Bawaslu, sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.