Ketua Bawaslu Tulang Bawang Tekankan Integritas dan Kesiapan Penyelenggara Hadapi Sidang Sengketa Pilkada 2024

Tulang Bawang — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Sidang Lanjutan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang, pada Sabtu (25/01) di Hotel Sapadia Tulang Bawang.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Tulang Bawang, sekretariat, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari seluruh wilayah. Bimtek bertujuan memperkuat kesiapan teknis dan administrasi penyelenggara dalam menghadapi potensi sidang sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Tulang Bawang Inda Fiska Mahendro menegaskan pentingnya profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu dalam menghadapi setiap tahapan Pilkada, termasuk potensi perselisihan hasil.

“Penyelenggara pemilu harus siap secara teknis dan mental dalam menghadapi kemungkinan adanya sengketa hasil. Semua proses harus dijalankan dengan transparan, teliti, dan sesuai aturan hukum agar hasil pemilihan memiliki legitimasi yang kuat,” ujar Inda Fiska.

Ia menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas. Data dan dokumen hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu akan menjadi bagian penting apabila terjadi sidang sengketa di MK.

“Setiap dokumen dan berita acara rekapitulasi suara harus dijaga dengan baik. Kerapian administrasi dan kesesuaian data menjadi bukti integritas penyelenggara pemilu di mata hukum,” tegasnya.

Inda juga menekankan pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam menghadapi tahapan lanjutan pemilihan. Menurutnya, komunikasi yang baik antarpenyelenggara menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi sengketa.

“KPU dan Bawaslu adalah dua lembaga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, kita harus berkolaborasi dalam menjaga transparansi dan keadilan pada setiap tahap Pilkada,” pungkasnya.

Kegiatan Bimtek diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi teknis mengenai tata cara penyusunan dokumen, prosedur sidang MK, serta strategi menghadapi kemungkinan gugatan dari peserta pemilihan.