Ketua Bawaslu Tulang Bawang Hadiri FGD Bahas Metode Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Tulang Bawang — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang, pada Jumat (19/09), di Kantor KPU Tulang Bawang.

FGD tersebut mengangkat tema “Metode Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu”, dan diikuti oleh unsur penyelenggara pemilu, perwakilan partai politik, serta pengawas pemilu di tingkat kabupaten. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman bersama mengenai mekanisme dan standar pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2029 agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkuat Kolaborasi Antarlembaga Pemilu

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menyampaikan bahwa kegiatan FGD seperti ini sangat penting sebagai ruang dialog dan koordinasi antara penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, guna menciptakan proses verifikasi yang transparan dan akuntabel.

“Kegiatan FGD ini menjadi wadah strategis bagi kita untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Bawaslu memiliki peran pengawasan, dan KPU menjalankan tahapan verifikasi. Kolaborasi yang baik akan memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan dan berkeadilan,” ujar Inda Fiska.

Ia menekankan pentingnya pemahaman teknis dan regulatif dari seluruh penyelenggara pemilu agar setiap tahapan verifikasi, baik administrasi maupun faktual, dapat dilaksanakan secara objektif dan tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap partai politik yang diverifikasi benar-benar memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Prinsip transparansi dan profesionalitas harus dijaga sejak awal agar kepercayaan publik terhadap proses pemilu semakin kuat,” tambahnya.

Bawaslu Siap Lakukan Pengawasan Melekat

Lebih lanjut, Inda menjelaskan bahwa Bawaslu Tulang Bawang telah menyiapkan langkah pengawasan terhadap seluruh tahapan verifikasi partai politik, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada tahapan yang menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU RI melalui PKPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

“Bawaslu akan melakukan pengawasan secara melekat mulai dari proses pendaftaran, penelitian administrasi, hingga verifikasi faktual. Setiap tahapan akan kami pantau dengan cermat untuk memastikan asas keterbukaan, keadilan, dan integritas tetap terjaga,” tegasnya.

Harapan Bawaslu: Proses Verifikasi yang Jujur dan Akuntabel

Menurut Inda Fiska, tahapan verifikasi partai politik merupakan pintu awal dari proses demokrasi elektoral yang sehat. Karena itu, seluruh pihak diminta untuk berkomitmen menjaga independensi dan integritas lembaga penyelenggara pemilu.

“Kami berharap KPU, Bawaslu, dan partai politik dapat saling bersinergi dalam menjaga marwah demokrasi. Verifikasi ini bukan sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga memastikan bahwa partai politik peserta pemilu memiliki basis yang sah dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional,” ujarnya.

Inda juga mengajak seluruh elemen masyarakat Tulang Bawang untuk ikut mengawasi jalannya proses verifikasi partai politik. Ia menegaskan, partisipasi publik adalah salah satu pilar penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan dipercaya masyarakat.

FGD Jadi Wadah Konsolidasi dan Edukasi

FGD yang berlangsung di Kantor KPU Tulang Bawang tersebut juga dihadiri oleh perwakilan partai politik tingkat kabupaten, perwakilan pemerintah daerah, serta jajaran sekretariat penyelenggara pemilu. Dalam forum itu, peserta berdiskusi mengenai aspek hukum, prosedur teknis, hingga tantangan lapangan dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2029.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penyusunan rekomendasi bersama antara KPU dan Bawaslu Tulang Bawang, guna memperkuat koordinasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik mendatang.