Inda Fiska: Bawaslu Lakukan Kerja Pengawasan di Non Tahapan

Banjar Agung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)-Tugas dan fungsi Bawaslu tidak hanya pada saat Tahapan Pemilu maupun Pilkada dilaksanakan. Tetapi di luar tahapan atau non tahapan, kerja-kerja Bawaslu sangat penting di antaranya penguatan kelembagaan, pendidikan pengawasan partisipatif, peningkatan kapasitas SDM, serta membangun sinergitas dengan mitra kerja. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Kerja Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang di Hotel Le*Man pada Selasa (16/09).

Lebih lanjut, Ia mengajak peserta melakukan refleksi atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Tulang Bawang. Ia menilai masih banyak tantangan yang dihadapi, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun partisipasi masyarakat. Salah satu persoalan utama adalah regulasi Pemilu dan Pemilihan yang kerap berubah-ubah, sehingga menyulitkan penyelenggara maupun masyarakat dalam memahami aturan yang berlaku.

"Perubahan regulasi yang sering terjadi membuat adaptasi menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, Bawaslu bersama seluruh stakeholder harus terus memperkuat pemahaman hukum dan menegakkan aturan secara konsisten," ungkap Inda Fiska.

Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk menyampaikan data diri secara benar dan akurat agar tidak menimbulkan masalah, seperti adanya pemilih ganda atau pemilih yang sudah meninggal namun masih tercatat dalam daftar pemilih. Ia menekankan, partisipasi aktif masyarakat yang mempunyai entitas menjadi kunci dalam memastikan keakuratan data pemilih.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan tentang menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Menurutnya, fenomena kejenuhan masyarakat terhadap sistem demokrasi perlu dijawab dengan strategi baru dalam pendidikan politik dan sosialisasi yang lebih kreatif.

"Selain pengawasan konvensional, kita juga harus memperkuat pengawasan di ruang digital. Tantangan siber, penyebaran hoaks, dan disinformasi menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi bersama. Karena itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi pengawasan partisipatif harus dilakukan secara lebih efektif dan menyentuh berbagai kalangan," jelasnya.

Kegiatan Rakor ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah,  organisasi masyarakat, tokoh pemuda, akademisi,  Melalui forum ini diharapkan terjalin sinergitas yang lebih erat antara Bawaslu dan mitra kerja dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang.

"Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan semua pihak, terutama masyarakat agar pengawasan partisipatif benar-benar hidup dan mampu menjaga kualitas demokrasi kita." pungkasnya.