Desi Triyana Dorong Gen Z Perkuat Kesadaran Politik dan Tolak Politik Uang

Tulang Bawang - Penguatan kesadaran politik generasi muda menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik politik uang dan menjaga integritas demokrasi. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menilai edukasi kepemiluan perlu terus didorong agar generasi muda mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab.

Pandangan tersebut sejalan dengan partisipasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam Behasan Demokrasi Episode 1 bertema “Gen Z dan Politik Uang: Masihkah Suara Rakyat Bisa Dibeli?” yang digelar Bawaslu Kabupaten Pringsewu melalui Zoom Meeting, Kamis (15/10).

Forum tersebut menghadirkan perwakilan Aliansi BEM Pringsewu, yakni Husein Fadhilah, M. Fadhil Al-Hadi, Maulana Rizki Fauzi, dan Novryanda Aidil Fitra. Kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa membuka ruang diskusi mengenai tantangan politik uang dan kontribusi anak muda dalam menjaga demokrasi.

Desi menilai keterlibatan mahasiswa dalam forum demokrasi dapat membantu memperluas pemahaman mengenai dampak politik uang terhadap kebebasan pemilih. Menurutnya, pilihan politik seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang rasional, bukan karena imbalan materi.

“Generasi muda perlu memahami bahwa suara dalam pemilu merupakan hak yang harus dijaga. Partisipasi politik yang bertanggung jawab dapat dimulai dengan menolak politik uang dan ikut menyebarkan edukasi demokrasi,” demikian rumusan pernyataan Desi berdasarkan konteks kegiatan.

Ia juga memandang mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi mitra edukasi di lingkungan kampus dan masyarakat. Melalui diskusi, penyebaran informasi yang benar, serta kepedulian terhadap proses demokrasi, generasi muda dapat turut memperkuat pengawasan partisipatif.

Pesan pencegahan tersebut sejalan dengan penekanan Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Suprondi, bahwa upaya menutup celah politik uang harus melibatkan pihak pemberi dan penerima. Kolaborasi berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu memperkuat integritas demokrasi menjelang Pemilu 2029.