Bawaslu Tulang Bawang Perkuat Sinkronisasi Data Pemilih pada Rakor PDPB Tingkat Provinsi

Bandar Lampung — Upaya memperkuat akurasi daftar pemilih terus dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran aktif dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Kamis (27/11).

Rakor yang dipimpin Anggota Bawaslu Lampung, Hamid Badrul Munir, tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan hasil pengawasan PDPB dari seluruh kabupaten/kota, sekaligus memperkuat strategi pengawasan di sisa tahun berjalan.

Dalam pertemuan itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Tulang Bawang, Desi Triyana, memaparkan detail hasil pengawasan Coktas PDPB yang dilakukan KPU Tulang Bawang pada 12–13 November 2025, serta hasil Uji Petik PDPB tanggal 25 November 2025.

Desi menjelaskan bahwa berbagai temuan pengawasan menunjukkan adanya kebutuhan penguatan koordinasi lintas pihak, terutama dalam memastikan sinkronisasi data antara KPU, pemerintah kampung, dan lembaga layanan publik seperti Dukcapil.

“Temuan di lapangan menunjukkan masih perlunya harmonisasi data antarlembaga. Rakor ini penting untuk memastikan setiap perbedaan data dapat segera ditindaklanjuti agar tidak berpengaruh pada hak pilih masyarakat,” ujar Desi.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu Tulang Bawang tidak hanya memastikan pengawasan berjalan sesuai prosedur, tetapi juga aktif mendorong KPU memperbaiki data yang berpotensi menghilangkan hak pilih warga.

“Pengawasan PDPB bukan sekadar rutinitas administratif. Ini adalah kerja memastikan setiap warga yang memenuhi syarat benar-benar terdaftar dan tidak ada yang dirugikan akibat kesalahan data,” tegasnya.

Melalui Rakor ini, Bawaslu Tulang Bawang menilai pentingnya pemetaan potensi kerawanan data pemilih sejak dini demi meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2029.

Desi menambahkan bahwa pendekatan berbasis data dan uji petik lapangan akan terus dilakukan secara berkala. “Semua langkah ini adalah bagian dari memastikan daftar pemilih kita tidak hanya akurat, tetapi juga inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Rakor ditutup dengan penyamaan langkah tindak lanjut PDPB di seluruh kabupaten/kota untuk memastikan konsistensi pengawasan di tingkat provinsi.