Bawaslu Tulang Bawang Matangkan Konsolidasi Demokrasi dan Penataan Kelembagaan

Tulang Bawang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang memperkuat kesiapan pengawasan dan penataan kelembagaan melalui rapat mingguan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (28/10). Rapat tersebut membahas arah pelaksanaan kegiatan, pengawasan kepemiluan, serta penguatan pengelolaan data kerawanan.

Rapat dihadiri Ketua Bawaslu Tulang Bawang Inda Fiska Mahendro, Anggota Bawaslu A. Rachmat Lihusnu, Koordinator Sekretariat Mohd. Kausar Sangjaya, dan jajaran sekretariat. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk memastikan pelaksanaan tugas setiap bagian berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.

Dalam rapat tersebut, Inda meminta setiap divisi mematangkan konsep konsolidasi demokrasi sebagai bagian dari penguatan kegiatan Bawaslu di luar tahapan pemilu. Ia juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan pertanggungjawaban staf kepada koordinator divisi.

“Setiap divisi harus memiliki konsep yang jelas dalam pelaksanaan konsolidasi demokrasi. Staf juga harus bertanggung jawab kepada koordinator divisi masing-masing agar kegiatan berjalan terarah,” ujar Inda.

Sementara itu, Rachmat menegaskan bahwa Bawaslu tetap melakukan pengawasan melekat terhadap sosialisasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tulang Bawang. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bawaslu akan terus hadir melakukan pengawasan melekat terhadap sosialisasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” kata Rachmat.

Pada aspek pengelolaan data, Kausar menekankan pentingnya ketelitian dalam menghimpun dan mengolah indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Data yang akurat, menurutnya, dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi pencegahan dan mengantisipasi potensi kerawanan sejak dini.

Melalui rapat mingguan tersebut, Bawaslu Tulang Bawang mendorong koordinasi antardivisi dan sekretariat agar semakin terarah. Penguatan kelembagaan, pengawasan kegiatan kepemiluan, serta pengelolaan data IKP menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara berkelanjutan.