Bawaslu Tulang Bawang Bahas Progres SAQ, Uji Akses PPID, dan Agenda Pengawasan PDPB

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan rapat mingguan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (15/07). Rapat dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, serta diikuti Anggota Bawaslu dan jajaran sekretariat.

Rapat membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya progres pelaksanaan Self Assessment Questionnaire (SAQ), pelaksanaan Uji Akses Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), konsolidasi demokrasi, serta persiapan kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, meminta seluruh jajaran memastikan setiap program berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Pelaksanaan SAQ maupun Uji Akses PPID merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan serta pelayanan informasi publik. Seluruh jajaran harus terus memperkuat koordinasi agar setiap program dapat terlaksana secara optimal dan tepat waktu," ujar Inda.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, A. Rachmat Lihusnu, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi harus terus dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Ia juga meminta seluruh staf bertanggung jawab kepada koordinator divisi masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan efektif.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Desi Triyana, menyampaikan bahwa Bawaslu akan melaksanakan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Kamis, 16 Juli 2026, di Kecamatan Menggala Timur sebagai bagian dari pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih.

Menurut Desi, kegiatan uji petik bertujuan memastikan data pemilih yang dikelola penyelenggara pemilu tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Melalui rapat mingguan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terus memperkuat koordinasi internal sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik.