Bawaslu Tulang Bawang Apresiasi Dukungan DPR RI terhadap Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang memberikan respons positif atas apresiasi yang disampaikan Komisi II DPR RI terhadap program Pengawasan Partisipatif yang dijalankan Bawaslu RI. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (24/11), sebagaimana ditampilkan dalam publikasi resmi Bawaslu RI.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR RI menilai bahwa program pengawasan partisipatif Bawaslu telah berhasil memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu, sekaligus memperkuat demokrasi ke depan.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Seda, menyampaikan dukungan penuh agar pendekatan pengawasan ini terus diperluas.

“Bawaslu luar biasa. Saya usul program partisipasi pengawasan pemilu dilanjutkan dan diperbanyak. Seluruh masyarakat harus dilibatkan, karena pemilu ini bukan milik pemerintah, bukan milik parpol, bukan milik KPU, tetapi milik rakyat. Rakyat yang cerdas mengawasi akan sangat baik,” ujar Mardani.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, yang menilai pengawasan partisipatif sebagai pilar penting dalam menciptakan Pemilu yang lebih berintegritas.

“Pengawasan partisipatif adalah hal yang akan memberikan optimisme bahwa pemilu ke depan semakin berintegritas dan berkualitas,” tegasnya.

Terpisah, menanggapi apresiasi tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menyampaikan bahwa dukungan Komisi II DPR RI menjadi motivasi penting bagi Bawaslu daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi pernyataan dan dukungan Komisi II DPR RI. Pengawasan partisipatif adalah ruh penting dalam menjaga keadilan Pemilu. Ketika masyarakat terlibat, kualitas demokrasi akan semakin kuat,” ujar Inda di kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (26/11).

Ia menegaskan bahwa Bawaslu Tulang Bawang selama ini telah aktif mengembangkan program pengawasan berbasis komunitas, kelompok pemuda, mahasiswa, perempuan, hingga pemilih pemula.

“Di Tulang Bawang, kami terus memperluas pendidikan pengawasan partisipatif, mulai dari sekolah demokrasi, komunitas desa, hingga ruang digital. Dukungan DPR RI semakin meyakinkan kami bahwa langkah ini berada di jalur yang tepat,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Tulang Bawang itu juga menyebut bahwa partisipasi publik bukan sekadar pelengkap, melainkan strategi utama dalam mencegah pelanggaran sejak dini.

“Semakin banyak mata publik yang terlibat, semakin kecil peluang terjadinya pelanggaran. Itulah mengapa kami selalu membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak,” tutup Inda.