Bawaslu Tulang Bawang Apresiasi Capaian Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2019–2024

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merilis data hasil penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan selama periode 2019–2024. Berdasarkan data tersebut, Bawaslu berhasil menindak berbagai bentuk pelanggaran, baik administratif, kode etik, tindak pidana, maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam data yang dipaparkan oleh Ketua Bawaslu RI pada forum media bertajuk “Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan” di Media Center Bawaslu, Kamis (08/05), disebutkan bahwa penanganan perkara dan pelanggaran menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum kepemiluan.

Berdasarkan klasifikasi perkara, pada Pemilu 2019 tercatat 18.995 temuan dan 4.506 laporan, sementara pada Pemilihan 2020 tercatat 4.254 temuan dan 2.137 laporan. Untuk Pemilu 2024, terdapat 1.134 temuan dan 3.411 laporan, sedangkan pada Pemilihan 2024 sebanyak 1.520 temuan dan 2.592 laporan.

Selain itu, hasil klasifikasi penanganan menunjukkan bahwa pelanggaran yang terbukti menurun secara signifikan, menandakan semakin meningkatnya kesadaran peserta dan masyarakat terhadap aturan kepemiluan.

Menanggapi capaian tersebut, Ketua Bawaslu Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah Bawaslu RI dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pemilu yang transparan dan akuntabel.

“Kami di Bawaslu Tulang Bawang memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Bawaslu RI yang terus memperkuat sistem pengawasan dan penanganan pelanggaran secara profesional. Capaian ini menjadi bukti bahwa pengawasan pemilu di Indonesia semakin matang dan berintegritas,” ujar Inda Fiska Mahendro saat ditemui di Kantor Bawaslu Tulang Bawang, Jumat (16/05).

Inda menambahkan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penting bagi jajaran Bawaslu di daerah, termasuk Tulang Bawang, dalam meningkatkan kualitas pengawasan pada pelaksanaan pemilihan mendatang.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi antara pengawas, peserta pemilu, dan masyarakat untuk menciptakan pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat,” tutupnya.